Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto/Net
Masa transisi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini.
Salah satu pelonggaran PSBB adalah mempersilahkan masyarakat pekerja untuk kembali ngantor. Pembukaan akses transportasi pun telah digelontorkan pemerintah. Mulai dari dibukanya sejumlah ruas tol hingga penggunaan transportasi publik seperti KRL hingga Transjakarta.
Meskipun pemerintah telah melibatkan TNI-Polri dalam pelaksanaan pelonggaran ini, sejumlah pihak masih khawatir terkait potensi penularan Covid-19.
Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto.
"Pekan ini pemerintah DKI memasuki fase pertama transisi menuju new normal. Jika masa transisi dinilai gagal maka masa PSBB akan di perpanjang," ujar Bambang Istianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).
Ahli epidemiologi, lanjut Bambang Istianto, telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memberlakukan pelonggaran PSBB, namun dengan sejumlah pengecualian.
Misalnya, masyarakat diminta untuk bisa menjaga jarak saat melakukan aktivitas dan kontak fisik saat besosialisasi, taat menggunakan masker, hingga rajin mencuci tangan.
Namun menurut dosen Pasca Sarjana UPN Veteran Jakarta ini melihat potensi abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 itu.
"Ketika masyarakat menghadapi kemungkinan euforia pelonggaran PSBB pemerintah tetap harus waspada terhadap penularan Covid-19 jika jaga jarak dan kontak fisik tidak terkendali, utamanya di tempat keramaian misalnya di mall dan layanan masyarakat lainnya," ucap Bambang Istianto.
Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah untuk tetap konsisten menjaga keberlangsungan protokol kesehatan tetap dipatuhi masyarakat. Meskipun telah terjadi penurunan angka penularan dari angka 4 menurun menjadi 0,9.
"Prestasi ini jangan naik lagi saat pelonggaran PSBB diberlakukan. Artinya kesadaran warga tetap disiplin terhadap hidup sehat selama PSBB," katanya.
"Demikian pula pemerintah tidak membuat kebijakan yang justru memicu penularan Covid-19, misalnya buru-buru membuka tempat rekreasi dan sejenisnya," demikian Bambang Istianto menambahkan.
