Bupati Lieur Dewan Bikin Pansus Covid-19, PDIP Bandung: Bukan Ranahnya Eksekutif Untuk Komentar

Pernyataan Bupati Bandung, Dadang M Naser yang menyebut para anggota dewan lieur (pusing) karena ingin membuat Pansus Covid-19 disayangkan sejumlah pihak, termasuk pengurus PDI Perjuangan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara menilai soal usulan pembentukan pansus itu merupakan ranah dari legislatif (DPRD).

“Terserah mau bentuk pansus atau tidak, bukan ranah eksekutif untuk mengomentari. Eksekutif (Pemkab) perlu merespons apabila pansus dibentuk meminta keterangan (kinerja gugus tugas),” ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (7/6).

Pucuk pimpinan partai banteng moncong putih yang bermarkas di kawasan Baleendah itu berharap dalam penanganan Covid-19, eksekutif dan legislatif perlu bekerja sama berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

“Transparansi terkait sumber dan penyaluran sumber daya. Dan akuntabilitas mengacu pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara berkeadilan,” bebernya.

Harjoko pun menyarankan agar kekisruhan ini mereda ketika ada unek-unek dari para anggota DPRD Kabupaten Bandung tidak menyampaikan di medsos, tapi di media cetak atau daring maupun media visual.

“Atau menyampaikannya pada rapat-rapat resmi di DPRD, baik di jalur Bamus, Komisi maupun Fraksi. Ada banyak rapat yang bisa digunakan oleh legislatif,” pungkas Harjoko.