Isu Kudeta Hanya Bargaining Position Boni Hargens Pada Pemerintah

Isu kudeta atau menggulingkan pemerintahan sah di tengah pandemik Covid-19 ini dinilai sebuah isu yang terbalik.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata mengatakan, jika dikaitkan kudeta dengan Covid-19, maka yang terjadi adalah demokrasi yang di kudeta oleh pemerintah.

"Jika mengaitkan kudeta dan Covid-19 maka justeru yang terjadi adalah sebaliknya. Sistem demokrasi bisa saja dikudeta oleh pemerintah," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

Dian pun mencontohkan kasus di Hongaria. Di mana, Covid-19 disalahgunakan untuk menguatkan posisi pemerintahan dengan segala alat untuk mempertahankan kekuasaan.

"Kecurigaan tersebut bisa saja mengarah pada lahirnya UU 2/2020. Di mana UU tengah menjadi sorotan dan akan diuji materi ke MK oleh masyarakat," terang Dian.

Selain itu, Dian pun menanggapi isu kudeta yang digaungkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

"Tudingan Boni Hargens layak dikunyah secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ke mana peluru tudingan itu diarahkan," katanya.

"Banyak pihak khawatir tudingan tersebut sebagai alat bargaining position Boni terhadap pemerintahan. Fadli Zon pun menduga hal tersebut," pungkas Dian.