Berita

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin/Net

Politik

Kalau Hanya Jokowi Yang Dikudeta, Pucuk Pimpinan Beralih Ke Maruf Amin

MINGGU, 07 JUNI 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kemunculan isu kudeta oleh pihak tertentu dinilai terlalu berlebihan. Isu ini hanya dilakukan oleh orang yang terlalu khawatir Presiden Joko Widodo tumbang.

Begitu kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi isu kudeta yang dihembuskan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

"Isu kudeta menurut saya berlebihan dan dihembuskan oleh orang-orang yang ketakutan terhadap tumbangnya pemerintahan Jokowi," ujarnya.


Menurutnya, kudeta merupakan langkah inkonstitusional dan tidak dikenal dalam konstitusi. Sehingga dia yakin hal itu tidak akan terjadi di Indonesia.

“Kudeta itu kan inkonstitusional, itu tidak dikenal dalam konstitusi. Sangat tidak mungkin terjadi, apalagi katanya dari orang dalam," katanya.

Saiful mengurai, jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dikudeta, maka yang akan mengambil alih kekuasaan adalah triumvirat, yaitu Menteri Dalam Negari Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tugas mereka adalah menyegerakan penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.

Namun demikian, jika hanya Joko Widodo yang dikudeta, maka pucuk pimpinan beralih ke Wakil Presiden Maruf Amin.

"Kalau tidak berbarengan, ya Jokowi masih bisa digantikan Maruf Amin. Tapi kalau bersama-sama maka peran Triumvirat dominan," terang Saiful.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya