Tolak PT 7 Persen, Sekjen Hanura: Ada Hasrat Kekuasaan Hilangkan Filosofi Keadilan

Forum Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi mendesak parlemen untuk tidak mengesahkan RUU Pemilu. Pengesahan itu dianggap akan berdampak pada sistem demokrasi Indonesia, termasuk hilangnya jutaan suara pemilih.

Desakan disampaikan Forum Sekjen Pro Demokrasi dalam pertemuan via video conference pada Sabtu malam (6/6). Forum ini terdiri dari para sekjen partai yang tidak lolos parlemen.

Seperti Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor, Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan dari PKP Indonesia Verry Surya Hendrawan.

Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa ada keinginan faksi tertentu yang ingin menguasai pemerintahan dengan adanya usulan parliamentary threshold di angka 7 persen.

“Filosofi krusial yang hilang dari RUU Pemilu adalah tentang keadilan dan persatuan. Tampak jelas dipertontonkan bahwa hasrat kekuasaan secara terang benderang mengalahkannya,” tegas Gede Pasek kepada wartawan, Minggu (6/6).

Selain itu, adanya ambang batas parlemen di angka 7 persen juga akan memecah belah persatuan bangsa.

“Belum lagi, jelas akan mengancam kenusantaraan kita. Indonesia diatur dan dikuasai oleh warga dari berpenduduk padat,” bebernya.

Karena, lanjut Gede Pasek, perhitungan suara sah adalah jumlah orang yang menjadi pemilih diutamakan yang berdampak pada perwakilan daerah akan  hangus akibat adanya ambang batas parlemen yang cukup tinggi tersebut.

“Dampaknya di daerah yang tidak padat bisa tidak diwakili oleh wakil yang layak karena pemilik suara yang lebih banyak justru bisa gugur oleh mereka yang dapat suara sedikit di daerah itu hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan PT yang tidak masuk akal itu,” tutupnya.