Gubernur DKI Jakarta, Anies baswedan saat hadiri halal bihalal JATTI/Repro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara tentang keterkaitan antara penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pancasila.
Ia mengungkapkan, PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta sekitar 2 bulan lamanya berimbas terhadap 3/4 dari total keluarga di DKI. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan panganya secara mandiri, alias harus dibantu negara.
Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerapkan secara utuh PSBB dengan cara tetap tinggal di rumah.
"Seharusnya ketika kita bicara di rumah semua minimal Jalan 2 bulan kita bisa lewati sama-sama. Tapi ternyata tidak dan itu kita alami di Jakarta," ujar Anies Baswedan dalam acara Halal bi Halal virtual Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Sabtu (6/6).
Indikasinya sederhana menurut Anies. Ketika masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumahnya selama 2 bulan, maka seharusnya hal itu bisa diterapkan dengan baik. Tapi nyatanya, masih ada masyarakat dari keluarga yang terdampak corona keluar rumah.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan, ada total 3,6 juta keluarga yang tinggal di DKI Jakarta. Namun 2,4 juta keluarga diantaranya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Sementara 1,2 juta keluarga mampu memenuhi.
"Siapa yang dibantu? Yang tidak punya tabungan, yang tidak dibantu yang punya tabungan. Ketika Harus berada di rumah maka yang tidak punya tabungan tidak bisa hidup mandiri," katanya.
Dari data tersebut Anies menyinggung mengenai makna dari sila kelima di dalam Pancasila, yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Ketika bicara pesan Pancasila maka pesannya adalah tujuan akhir keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan sosial sulit mendapatkan persatuan. Persatuan itu buah dari perasaan kesetaraan, buah dari perasaan keadilan," ungkapnya.
Jadi menurut Anies, selama penerapan PSBB ada hal yang patut dijadikan pembelajaran bagi pemerintah untuk bisa menjadi bahan koreksi bersama. Yaitu, penerapan PSBB tetap mengharuskan negara untuk memenuhi kebutuhan warganya yang terdampak bencana.
"Bukan soal yang lain-lain, hanya di rumah saja. Jadi ini satu peristiwa yang harus bisa menjadikan koreksi bagi kita semua. Ada masalah keadilan yang amat serius," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
"Dan republik ini didirikan karena keinginan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini satu PR tersendiri. mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita," pungkasnya.
Saat menyalurkan Bansos Sembako yang dilakukan secara simbolis di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat (20/4) lalu, Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan bahwa paket sembako dari pemerintah di wilayah Jabodetabek akan tepat sasaran.
Dimana, Juliari P Batubara menyebutkan bahwa pemerintah pusat menyasar 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta. Sementara untuk wilayah sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) juga akan didistribusikan paket sembako ke 600 ribu keluarga.
"Kami berharap agar tepat sampai di keluarga-kekuarga yang memang paling membutuhkan. Mudah-mudahan hari ini, walupun secara simbolis sudah mulai distribusi di wilayah-wilayah DKI, dan terus bergulir sampai 3 bulan ke depan," ujar Juliari P Batubara saat itu.
