Berita

Prof. Din Syamsuddin saat jadi narasumber diskusi virtul/Repro

Politik

Diminta Jadi Pembicara Kunci Diskusi Virtual Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus, Ini Pesan Din Syamsuddin

SABTU, 06 JUNI 2020 | 17:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah Organisasi Kemahasiswaan seperti GMKI, PB HMI, PB PMII, DPP IMM, PMKRI, HIKMABUDHI, KAMMI, PMKRI yang tergabung dalam Cipayung Plus mengundang Tokoh Bangsa, Prof Din Syamsuddin untuk menjadi pembicara kunci atau Keynote Speech dalam diskusi bertajuk "Pancasila dan Kebebasan Berpendapat. Demokrasi Ala New Normal".

Diskusi yang diinisiasi oleh GMKI itu berlangsung dialogis dan interaktif hingga merumuskan rencana agenda strategis dalam rangka menyikapi persoalan kebangsaan dewasa ini.

Dalam kesempatan tersebut, Din Syamsuddin diminta memberikan pencerahan dan pandangan terkait tema kebebasan berpendapat dan Pancasila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan sehari-hari.


"Kami GMKI menginisiasi diskusi webinar ini, sekaligus ingin mendapatkan pencerahan dari ayahanda Prof Din Syamsuddin terkait Pancasila dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang sebenarnya isu klasik dan tetap relevan untuk dibahas," ujar Ketua Umum GMKI Korneles J. Galanjinjinay dalam disela-sela diskusi, Sabtu (6/6).

Korneles juga sempat menyesalkan adanya perilaku intimidatif dari pihak-pihak yang mendiskreditkan Din Syamsuddin dengan nada hinaan yang tidak etis. Diketahui, Dosen UI Ade Armando beberapa waktu lalu dainggap menghina ormas Muhammadiyah dan Din Syamsuddin dengan sebutan "Si Dungu".

"Kami merasa sedih, ada kalangan yaitu oknum Dosen menjelek-jelekkan Prof Din Syamsuddin dengan sebutan "Si Dungu" dan macam-macam itu," sesalnya.

Menanggapi hal itu, Din Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya hanya berdiskusi bersama para pakar Hukum Tata Negara terkait istilah pemakzulan Kepala Negara sekaligus menyikapi peristiwa pembungkaman mimbar akademik oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata Din Syamsuddin, dirinya hanya menyampaikan pendapat selaku Guru Besar Ilmu Politik Islam Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait wacana Pemakzulan dalam perspektif Islam dan Politik Islam. Karenanya, tidak ada niatan dan maksud terselubung untuk melakukan pemakzulan teehadap rezim Jokowi-Maruf Amin.  

"Jadi enggak bener kalau tuduhan pemakzulan kayak kemaren," kata Din Syamsuddin.  

"Saya diminta sebagai keynote speaker tentang menyoal kebebasan berpendapat terkait konstitusionalitas pemakzulan Presiden. Sebagai reaksi terhadap peristiwa di fakultas hukum UGM yang dilarang. Dan hadir para pakar seperti Prof Refly Harun, Prof Indriana, ada pakar dari Unpad, Undip dll karena saya bukan ahli hukum tata negara," imbuhnya.

"Saya bicara tidak pakai jabatan Dewan Pertimbangan MUI dan tidak pakai jabatan apapun. Saya sebagai Guru Besar pemikiran politik Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sebenarnya setiap semester saya kuliahkan," ucap Din Syamsuddin lagi.

Menurut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, tidak ada hal yang inkonstitusional dalam dialektika forum ilmiah tersebut. Bahkan, dalam mimbar akademik itu ada juga yang memiliki pandangan berbeda terkait pemakzulan pemimpin.

Karena itu ia merasa heran ketika forum  ilmiah itu dianggap sebagai sebuah ancaman serius bagi sebuah pemerintahan.  

"Sebenarnya hal biasa saja, namun mungkin karena sensitifitas ada masalah psikologis terkait dengan satu situasi yang menjadikan heboh," tuturnya.

"Wah saya bilang, kalau saya mau menggerakkan gerakan, saya panggil saja undang ajak aja adek-adek semuanya," imbuhnya menegaskan.

Kembali ke topik diskusi Pancasila, Din Syamsuddin menyatakan bahwa pentingnya terus meningkatkan nalar kritis yang ilmiah, logis, dan konstruktif dengan mengedepankan dialog. Ia berpesan kepada generasi muda khususnya organisasi Cipayung Plus agar menjadi Loyal Kritis negara.

"Saya memang dari dulu kembangkan sikap loyal kritis dalam berbangsa dan bernegara. Loyal dalam arti, kita loyal terhadap negara bangsa di mana kita berada, yang the founding father sudah menegakkannya. Loyal juga kepada pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi seperti tadi kesepakatan para pemuka agama," ujarnya.

"Namun, kritisisme sebagai rakyat warga negara tidak harus terhalangi. Karena sikap kritisisme apalagi intelektual muda mahasiswa kritis terhadap perjalanan kehidupan bangsa," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya