Soal Isu Kudeta, Jokowi Aman Kalau Cakap Kelola Faksi Dan Tidak Represif Terhadap Kritik

Santernya isu kudeta Presiden Joko Widodo setelah aktivis senior Haris Rusly Moti dan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens menyebut kemungkinkan terbuka peluang kudeta dilakukan oleh faksi di internal, maupun kelompok oposisi Jokowi yang memanfaatkan isu pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, tidak akan terjadi sebuah kudeta atau penggululingan rezim apabila tidak ada isu bahkan kasus yang dijadikan sebagai pemantik dari kudeta tersebut.

"Soal adanya faksi, di kekuasaan manapun faksi politik pasti ada, hanya saja tidak akan berkembang menjadi penggulingan kekuasaan jika tidak ada pemantiknya," kata Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan redaksi, Sabtu (6/6).

Kendati demikian, pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai semua tergantung pada Kepala Negara dalam membaca situasi dan mengendalikannya.

Alih-alih ketika Presiden dikritik justru melakukan tindakan berlebihan dan represif maka gelombang kritik berpotensi semakin membesar.

"Semua bergantung Presiden Joko Widodo, kecakapan mengelola faksi, dan tidak represif terhadap kritik, akan memudah presiden untuk mendapat dukungan publik. Justru sebaliknya, jika Presiden mudah termakan isu kudeta dengan represif, justru akan menguatkan gelombang anti pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi Kurnia menyatakan bahwa jika memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk mengkudeta Presiden Jokowi. Maka pihak-pihak tersebut diyakini berada di internal pemerintahan.

"Jikapun benar ada tokoh yang hendak memanfaatkan krisis pandemi, maka sangat mungkin tokoh itu semestinya ada di dalam pemerintahan, karena pengambil alihan kekuasaan presiden tentu lebih mudah dilakukan oleh yang sedang berkuasa," pungkasnya.