Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Kudeta Boneka

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 13:44 WIB

Boni Hargens ditertawakan netizen gara-gara menyatakan bahwa ia mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan melakukan kudeta. Kudeta artinya pengambilalihan kekuasaan secara paksa.

Di antara netizen mengomentari bahwa oposisi tak mungkin kudeta yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan yang berfikir menggusur Jokowi seperti saat Mega menggusur Gus Dur.

Sebagian lagi menyatakan sedang menunggu mundur sendiri bukan kudeta.


Menurut Hargens, adanya kelompok yang ia sebut "laskar pengacau negara" merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi covid 19. Krisis ekonomi, isu perpecahan dan komunisme. Masalah Papua juga.

Isu kudeta di samping tak menarik juga tak rasional. Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek antek komunis.

Paham kiri ini otaknya mesum dan penuh fikiran kudeta. Tahun 1965 tentara difitnah oleh PKI akan kudeta, padahal dirinya sendiri.

Boni salah tembak ke arah oposisi Jokowi.

Isu komunis mengemuka bukan "buat-buatan" akan tetapi sebagai reaksi dari gerakan kiri di masyarakat atau khususnya di DPR yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis melalui RUU HIP. Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila.

Bersemangat menghapus Ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, melarang PKI, dan larangan menyebarkan Komunisme/Marxisme-Leninisme. Inilah gerakan kontemporer "kader-kader" komunis yang perlu diwaspadai itu.

Boni Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta "laskar pengacau negara". Bila dia tak mampu melihat aksi "kader-kader" komunis di DPR itu.
Wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Boni menjadi bagian dari pola maling teriak maling.

Isu kudeta untuk memproteksi Jokowi seperti ceritra sandiwara boneka. Ya kudeta boneka. Karena yang faktual justru isu pemakzulan.

Pemberhentian Presiden secara konstitusional. Presiden yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara.

Pasal 7 A UUD 1945 mengatur absahnya pemakzulan tersebut. Bukan kudeta. Sejak periode awal Jokowi sudah dipertanyakan kapasitasnya. Di periode kedua pertanyaan itu muncul lebih besar lagi.

Pandemik Covid-19 menempatkan posisinya lebih berantakan. Ambyar.

Jahatnya Boni justru menuduh kelompok yang akan kudeta itu adalah yang dahulu ingin memenangkan Pilpres 2024, lalu HTI, kemudian "barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang".

Sebaiknya jika ia sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan "mengkudeta Jokowi" sebut saja ke publik.

Jika benar nama-nama opisisi yang disebutkan Boni benar jaringan kudeta maka Hargens bisa jadi pahlawan, hero penyelanat bangsa dan negara.

Namun jika tidak, maka itu akan menjadi semburan fitnah ala komunis yang biasanya "asal tembak dan asal jeplak" demi jilatan pada penguasa.

Cerita kudeta boneka sedang dimainkan untuk membangun soliditas palsu. Cerita selalu berulang sebagaimana PKI menuduh adanya Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno.

Padahal yang ada adalah gerakan PKI yang sedang menelikung dan memanfaatkan Soekarno.

Untung saja Kolonel Untung tidak beruntung. Si tukang fitnah PKI harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri.

PKI tak pernah kapok berkhianat sejak 1927, 1948, dan 1965. Kini baunya mulai menyengat.

Ia bergerilya di area kekuasaan. Berlindung pada ideologi Negara. Seolah ia bela habis-habisan Pancasila padahal sebenarnya ia ingin tendang jauh jauh. Hingga ke Ekasila.

Seperti biasa, anasir PKI pandai berpura-pura dalam bermain propaganda dan berstandar politik ganda.

Meski wajar namanya juga boneka.

Boneka China!

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya