Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Supaya Tidak Muncul Spekulasi, Jokowi Harus Bersuara Soal Insiden Teror Panitia Diskusi UGM

RABU, 03 JUNI 2020 | 05:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo diminta segera merespons secara serius terkait adanya tindakan teror pada panitia dan narasumber diskusi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta beberapa hari lalu.

Pakar Hukum Universtas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan, teror terhdapa forum ilmiah merupakan tindakan tidak beradab dan bertentangan dengan kebebasan mimbar akademik. Apalagi saat ini Mendikbud Nadiem Makarim kerap menyuarakan kampus merdeka.

"Diskusi merupakan forum ilmiah dan menjadi wahana transaksi gagasan, bagi yang tidak setuju atas suatu topik yang dibahas hendaknya hadir dan menjajakan idenya bukan melakukan teror atau intimidasi. Sesensitivitas apapun topiknya yang dibahas," demikian kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/6).


Menurut Suparji, setiap orang mengapresiasi forum ilmiah kampus dengan mengapresiasi dari setiap agregasi pemikiran di lingkungan kampus.

Selain itu, Jokowi harus segera meminta anak buahnya mengusut tuntas siapa aktor intelektual yang melakukan intimidasi. 

"Supaya tidak menimbulkan opini negatif kepada pihak yang dicurigai melakukan perbuatan tersebut, maka segera diungkap siapa pelaku dan aktor intelektualnya," demikian kata Anggota KAHMI ini.

Suparji mewanti-wanti, jika pemerintahan Jokowi tidak merespons secara serius, maka persepsi publik akan semakin kuat bahwa yang melakukan intimidasi adalah orang-orang yang menjadi bagian dari pendukung rezim pemerintah.

"Supaya tidak muncul spekulasi, aparat keamanan perlu segera mengungkap dan pihak yang diteror perlu segera membuat laporan," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya