Berita

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

Anggaran Covid-19 Rp 405 T Belum Sentuh Pendidikan, Jokowi Harus Revisi!

SELASA, 02 JUNI 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penggunaan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 yang mencapai Rp 405 triliun kini dipersoalkan.

Seperti yang diungkapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Besaran anggaran tersebut hingga kini tak ada alokasi untuk dunia pendidikan.

"Kami sangat menyayangkan alokasi untuk pendidikan tidak ada. Banyak teman-teman mahasiswa yang tidak sanggup lagi membayar kuliah karena orang tuanya terdampak Covid," kata Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).


Di sisi lain, kesulitan para mahasiswa tak dibarengi dengan kebijakan universitas maupun sekolah. Mahasiswa tetap dipungut bayaran.

"Pihak kampus kadang tidak peduli, mahasiswa tetap harus membayar uang semester maupun uang sekolah. Harusnya pemerintah peduli terhadap dunia pendidikan," tegas mantan aktivis HMI ini.

Oleh karenanya, ia mendesak Presiden Joko Widodo beserta para menterinya merevisi anggaran Covid-19. Dalam alokasinya nanti, harus ada anggaran untuk dunia pendidikan.

"Pepatah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, nah bagaimana Indonesia mau maju, jika pemerintah abai akan dunia pendidikan," kritik Haris.

Berdasarkan pemaparan pemerintah, alokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun dalam penanganan virus corona diberikan untuk belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya