Berita

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim/Istimewa

Nusantara

Gubernur Khofifah Minta Kabupaten Se-Jatim Percepat Masa Tanam Untuk Antisipasi Kelangkaan Pangan

SENIN, 01 JUNI 2020 | 19:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Enam daerah yang menjadi lumbung pangan Jawa Timur sekaligus lumbung nasional diminta bersiap menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau April-September tahun ini. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemik Covid-19 yang tengah melanda.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama enam kepala daerah yang merupakan wilayah lumbung pangan Jatim, yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban, dan Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/6).

“Sebagai antisipasi dampak pandemik Covid-19 di masing-masing kabupaten ini, kita harus mengupayakan tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020. Enam kabupaten ini tetap dimaksimalkan,” tutur Gubernur Khofifah.


Instruksi tersebut berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo untuk mempercepat masa tanam dan salah satu upaya antisipasi kelangkaan pangan dunia yang dikhawatirkan PBB.

“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan  termonitor dengan baik oleh seluruh Bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jawa Timur,” imbuh orang nomor satu Jatim ini.

Persiapan masa tanam meliputi kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu, pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” tegasnya.

Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar dapat menerima pupuk bersubsidi.

Provinsi Jatim yang berperan sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional saat ini memiliki luas panen pada semester I tahun 2020 seluas 1.120.153 hektare. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras.

Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya