Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Istimewa
Hari Pancasila di tengah pandemik Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsekuen. Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menyambut Hari Pancasila 1 Juni 2020.
Menurut Jazuli, sebagai platform berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi bangsa yang sedang menghadapi pandemik yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga pertahanan dan keamanan.
"Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi covid-19," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6).
Sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan, manusia boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan YME. Wabah Covid-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan semua tentang kekuatan di luar kekuatan manusia.
"Religiusitas kita harus semakin kuat di masa-masa seperti ini," ujarnya.
Di saat pandemik, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji membentuk kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar.
"Disiplin ptotokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila," sambungnya.
Empati kemanusiaan juga harus melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi inilah yang akan mempercepat penanganan pandemik dengan saling membantu dan berbagi.
Selain itu, kebijaksanaan pemimpin dan elite politik juga dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemik dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Menurutnya, tidak ada yang boleh mengambil untung,
moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat.
Maka dari itu, lanjutnya, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara. Bukan kesejahteraan elite, pengusaha, dan pemilik modal.
"Dalam hal ini, kita bisa mengevaluasi dan mengkritisi agar prioritas kebijakan penanganan pandemik lebih besar kepada rakyat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," tandasnya.
