Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Bin Mu’afi Zaini/RMOLJatim
Rencana pemerintah untuk melakukan kajian New Normal di tengah masih tingginya angka penyebaran virus corona baru (Covid-19) disikapi serius oleh DPD Partai Golkar Jatim.
Wakil Ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Bin Mu’afi Zaini mengatakan, pemerintah harus memberi perhatiannya kalangan santri yang menimba ilmu di ribuan pondok pesantren di Jawa Timur.
Gus Mamak sapaan akrabnya, sampai saat ini Pesantren masih tercatat sebagai salah satu tempat yang aman dari wabah Covid.
Menurutnya, keamanan Pondok Pesantren di Jawa Timur harus dijaga. Jangan sampai saat pemberlakuan new normal justru membuat ponpes jadi tempat pendemi baru Covid-19.
“Karena begitu santri masuk, mereka tidak kemana mana, tidak berinteraksi dengan pihak luar, ini penting untuk dijaga betul dengan perhatian penuh dari pemerintah,†pinta Mamak, Minggu (31/5/) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL Jatim.
Menurut Gus Mamak, permintaan Golkar ini sangat beralasan. Perhatian untuk melindungi seluruh santri diperlukan karena diperkirakan jumlahnya mencapai 1.1 juta orang.
Diperkirakan saat aktivitas pendidikan pondok berjalan normal maka 1,1 juta orang masuk ke asrama.
“Jika proses kembalinya santri ke pesantren dilakukan asal-asalan tanpa screening yang tepat, maka bisa jadi justru menjadi blunder, karena tingkat kepadatan pesantren menjadikan interaksi fisik lebih intens,†papar anggota DPRD Jatim dua periode ini.
Untuk itu, lanjut Gus Mamak, pemerintah baik Pemkab, Pemkot terutama Pemprov Jatim perlu terlibat dalam proses pengembalian santri belajar di Pondok Pesantren.
Pemrov Jatim tambah Mamak tidak boleh hanya dengan menyiapkan protokol semata, namun harus terlibat secara fisik. Misalnya pendampingan dan pengerahan tenaga ahli bagi pengurus kesehatan pesantren.
“Secara kebijakan dengan mempermudah dan mempermurah surat sehat, dengan kekuatan anggarannya, termasuk bisa untuk subsidi rapid test,†cetusnya.
Karena jika dalam proses screening pemerintah lepas tangan, dan dipasrahkan pada pesantren tentu akan berdampak kurang baik.
Mengingat pengetahuan pengasuh Ponpes tentang penanganan kesehatan rata-rata masih awam.
“Jika pemerintah lepas tangan, ditambah terbatasnya sumber daya pesantren dalam hal kesehatan, bisa diprediksikan akan jadi bomerang bagi Jawa Timur,†tegas Gus Mamak.
Jika proses pengembalian santri berjalan sukses tanpa membawa virus, di bawah bimbingan para pengasuh, maka wabah Covid-19 dapat diperangi.
“Bukan tidak mungkin doa 1,1 juta orang ditambah tenaga pendidiknya ini Insyaallah akan signifikan sebagai ihtiyar batin memerangi covid 19,†pungkasnya.
