Risma marah-marah di depan awak media. Ia melontarkan protes pada seorang pejabat karena merasa dsabotase/Repro
Aksi marah-marah Walikota Surabaya Tri Rismaharini di tengah pandemik Virus corona baru (Covid-19) Jumat (29/5) lalu masih mendapat sorotan.
Permasalahan yang bermula dengan tudingan bahwa Pemprov Jatim melakukan sabotase mobil bantuan BNPB seharusnya diselesaikan secara internal tanpa menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menilai politisi PDIP itu sedang galau menghadapi Covid-19. Terlebih kota Surabaya merupakan epicentrum baru pandemi C-19, bahkan sebagian pihak ‘meramalkan’ Surabaya bisa menjadi Wuhan-nya Indonesia.
"Kegalauan Risma tersebut idealnya direspons positif oleh semua pihak termasuk pemerintah dan Pemprov Jatim dengan memberikan bantuan ekstra kepada Kota Surabaya. Di luar Jakarta, Surabaya layak mendapat prioritas dalam penanganan Covid-19," demikian kata Andi saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin dinihari (1/6).
Meski demikian, dalam menghadapi pandemik Covid-19 seharusnya Risma memberikan pelajaran yang baik pada masyarakat. Kata Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, tidaklah patut seorang pejabat melakukan "sengketa" di ruang publik.
"Perilaku elite, pejabat dan aparatur dalam sebuah sistem birokrasi adalah satu kesatuan. Baik buruknya perilaku mereka adalah simbol bagi yang lainnya sehingga tidaklah patut antar pejabat atau aparat ‘bersengketa’ di ruang publik," jelas Andi.
Lebih lanjut Andi melihat kecenderungan pejabat yang melakukan "perang terbuka" antar elite terindikasi hanya sekadar membangun populatitas. Dalam situasi negara menghadapi wabah Covid tindakan Risma tidak bisa dibenarkan.
"Ada indikasi di beberapa kasus ‘perang terbuka’ antar elite, pejabat atau aparatur negara terjadi di ruang publik sekadar mengejar popularitas atau sedang membangun pencitraan," pungkas Andi.
