Berita

Acara hiburan halal bihalal IPDN/Net

Nusantara

Gelar Halal Bihalal Di Tengah Pandemik Covid-19, Aktivis: IPDN Selalu Punya Aturan Sendiri

RABU, 27 MEI 2020 | 01:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Acara halal bihalal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuai polemik.

Sebabnya, kampus pencetak para pejabat pemerintahan ini menggelar acara keramaian di tengah situasi pandemik virus corona baru atau Covid-19.

Alhasil, IPDN dan acaranya mendapat kecaman dari publik. Salah satunya muncul dari aktivis sekaligus penggagas gerakan Spanduk Rakyat, Nuning Hallet.

Menurutnya, fenomena yang muncul di saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat itu seharusnya tidak mendatangkan pihak luar seperti penyanyi yang mengisi acara halal bihalal tersebut.

"Harusnya pihak eksternal yang datang kan dites dulu memastikan mereka bukan carrier. Tapi apakah prosedur itu sudah dilakukan? Lagipula itu acara internal," ujar Nuning Hallet saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).

Jika pihak eksternal tidak ada yang diundang dalam acara tersebut, Nuning Hallet menilai pelaksanaan halal bihalal IPDN sebagai sebuah kewajaran.

Karena menurutnya, para Praja IPDN dan orang-orang yang di dalamnya telah melangsungkan karantina selama masa penerapan PSBB.

"Dengan atau tanpa halal bihalal, mereka kan makan siang bersama, belajar bersama. Selama masih pakai rules physical distancing dan masker sih enggak apa-apa," tuturnya.

Tapi persoalannya, karena ada pihak luar kampus yang masuk, akhirnya Nuning pun melihat kritikan yang tengah menghujani IPDN sebagai bentuk teguran.

Namun disisi yang lain, ia juga melihat celah yang diambil IPDN untuk bisa melangsungkan acara halal bihalal tersebut. Di mana celah tersebut muncul di dalam kebijakan PSBB yang dikeluarkan dam ditetapkan pemerintah.

"Protokol PSBB ini kan di ruang publik. Melibatkan pihak eksternal. Di ruang privat nggak jelas aturannya, sebut sociopreuner ini," katanya.

Sementara, menurut pengamatan Nuning, IPDN ini menganggap lembaganya bersifat privat. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam aturan penerapan PSBB yang ada.

"Ruang privat nggak diatur, cuma ditakut-takuti aja lewat medsos pernah ada yang kumpul keluarga, setelahnya ada yang meninggal dan ada yang positif. Kebenaran beritanya kita enggak tahu," kata Nuning Hallet.

"Tapi buat yang interaksi di asrama sehari-hari, ya dianggap ruang privat, wilayah abu-abu. IPDN selalu punya their own rule (aturan mereka sendiri)," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya