Berita

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengucapkan selamat Idul Fitri/Net

Publika

Tradisi Halal Bihalal Dan Makna Kata Maaf Presiden

MINGGU, 24 MEI 2020 | 12:13 WIB

MENGAPA di Indonesia ada tradisi Halal Bihalal yang tidak ada di negeri lain? Tradisi Halal Bihalal telah bdampak sosial dan politik dalam masyarakat.

Secara sosial kehidupan brnegara lebih cair dan terbuka di mana umat non muslim mendapatkan ruang dan momen untuk ikut memberikan ucapan Idul Fitri.

Secara politik Halal Bihalal jadi ruang untuk mencairkan ketegangan politik nasional.


Awalnya ide Kiai Wahab Hasbullah dan Bung Karno pada 1948 untuk membuka dialog informal atas panasnya politik dan ancaman disintegrasi bangsa dengan konsep silaturahmi nasional. Lalu diubah namanya dengan Halal Bihalal.

Halal Bihalal bukan berakar dari struktur gramatika bahasa Arab karena bukan tradisi Arab merayakan pasca puasa Ramadhan.

Makna yang ingin dirujuk adalah masing-masing memberikan kehalalan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Ini mengambil esensi silaturahmi sebagai akulturasi sejak Kerajaan Islam di Jawa.

Budaya lokal Nusantara yang selalu menghormati orang yang tua dipadu dalam kegembiraan Idul Fitri menjadi budaya baru silaturahmi yang dikenal sekarang dengan Halal Bihalal.

Tradisi ini sudah dilakukan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said (Mangkunegara I Surakarta), raja yang sangat typical Javanese muslim.

Tradisi Halal Bihalal di Mangkunegaran kala itu para penggawa dan prajurit di Istana saling mminta maaf satu dengan yang lainnya selepas Shalat Ied.

Sdgkan kepada raja dan permaisuri mereka melakukan “sungkem”. Tradisi inilah yang kemudian mengilhami konsep Halal Bihalal pasca Kemerdekaan RI.

Kini di era reformasi semestinya presiden tidak menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat tanpa makna, atau sebatas basa-basi Lebaran saja.

Kata maaf itu harus dimaknai dalam konteks kebijakan yang dianggap salah, yang telah merugikan dan melukai hati rakyat. Kecuali Presiden Joko Widodo merasa selalu benar?

Gde Siriana

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), yang juga aktivis Bandung Initiative Network, dan magister terapan ilmu pemerintahan

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya