Berita

Soal bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Yohanes Samkakai, meminta warga bersabar/RMOLPapua

Nusantara

Data BST Masih Dalam Proses, Dinsos Merauke Minta Warga Bersabar

JUMAT, 22 MEI 2020 | 12:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) tak lantas menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19. Justru telah melahirkan masalah baru.

Masalah baru tersebut berkaitan dengan pendataan dari warga penerima BST yang dianggap tidak tepat sasaran. Sehingga sejumlah masyarakat terpaksa mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Merauke pada Rabu kemarin (20/5).

Dilaporkan Kantor Berita RMOLPapua, masyarakat mendatangi Kantor Dinas Sosial guna mempertanyakan perihal kejelasan bantuan yang hingga saat ini belum tersalurkan dengan baik.


Kedatangan masyarakat untuk memberikan aspirasi ini diterima oleh Kelapa Dinas Sosial dan Kepala Distrik Kabupaten Merauke, Yohanes Samkakai.

Menurut Yohanes Samkakai, khusus untuk BST sudah ada petunjuk dari Kementerian Sosial bahwa daerah bisa mengganti jika ada data orang yang mampu diganti dengan yang tidak mampu. Tetapi kuotanya harus sesuai dengan yang telah diberikan oleh Kemensos.

“BST Ini melalui Kemensos dan sudah ada aturannya. Kami di daerah bisa ganti namun kuotanya tetap sama sesuai dari Kementerian” Jelas Yohanes, Kamis (21/5).

Sehingga, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar. Karena aspirasi dari masyarakat telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke, dan masih harus melalui tahapan dan proses, dan tidak bisa langsung menghasilkan keputusan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya