Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjai longsor di Bogor beberapa waktu lalu/Net

Politik

Dewan Masih Penasaran, Kenapa Jokowi Ngotot Berdamai Dengan Corona

KAMIS, 21 MEI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ajakan berdamai dengan Covid-19 dari Presiden Joko Widodo kepada masyarakat harus ada barometer yang jelas, agar korban keganasan virus mematikan itu justru tidak semakin banyak.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

"Yang penting kan ada ukuran-ukurannya untuk melakukan relaksasi. Minimal kurvanya harus turun dulu, itu boleh direlaksasi," ujarnya.  


Selain kurva kasus Covid-19 mulai menunjukkan angka yang cenderung melandai, jika pemerintah tetap ngotot untuk mengajak masyarakat berdamai dan hidup berdampingan, maka pemerintah juga mesti menjamin keselamatan rakyat Indonesia.

"Apakah sudah ada vaksinnya (Covid-19)? Kalau sudah divaksin kan orang yakin misalnya pasti bisa sembuh kalau kena Covid-19 kan. Jadi, ada vaksinnya dulu kalau orang udah sakitnya bisa diobatin gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru mengajak berdamai dengan Covid-19 atau melakukan relaksasi. Sebelum kasus di tanah air menunjukkan penurunan yang signifikan, dan vaksinnya tersedia.  

"Tapi kalau belum jelas seperti itu, ya saya kira relaksasi itu belum lah. Karena menurut saya kurvanya masih kayak gitu (meningkat)," demikian Saleh Daulay.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya