Berita

Nasir Djamil minta Presiden Jokowi jelaskan soal 'berdamai dengan Covid-19'/Net

Politik

Minta Presiden Jelaskan Maksud Berdamai Dengan Covid-19, Nasir Djamil: Apa Kata Dunia?

MINGGU, 17 MEI 2020 | 01:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo harus menjelaskan kepada masyarakat maksud dari pernyataannya soal "berdamai dengan Covid-19".

Apakah makna berdamai yang dimaksudkan Presiden ini meminta masyarakat untuk berkawan dengan virus yang nyata-nyata telah menimbulkan kematian ratusan rakyat Indonesia ini, atau seperti apa?  

Sebab, secara sederhana pernyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan jerih payah para tenaga medis hingga aparat TNI-Polri yang telah berjibaku melawan Covid-19.  


Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/5).

"Kalau berdamai itu maksudnya kita berteman dengan virus corona, itu boleh dibilang kita menisbikan apa yang telah dilakukan para tenaga medis dan pengorbanannya. Kita menihilkan apa yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri dalam upaya mendisiplinkan masyarakat," ujar Nasir Djamil dengan nada keheranan.

"Karena itu, agar publik tidak bingung dan dinilai mengalihkan perhatian terhadap usaha pemerintah menuntaskan Covid-19, maka sangat arif kalau Presiden harus menjelaskan apa maksud berdamai dengan Covid-19 itu," imbuhnya menegaskan.

Menurut politikus PKS ini, pernyataan Kepala Negara yang meminta rakyatnya berdamai dengan Covid-19 sangat membingungkan. Ketika semua masyarakat diminta untuk bertahan di rumahnya masing-masing dalam rangka melawan Covid-19, sekarang Presiden justru mengajak masyarakat untuk berdamai.

"Kalau berdamai itu apakah artinya kita mengalah? Di mana posisi negara agar bisa melindungi warganya? Kalau berdamai itu artinya kita diminta untuk melakukan aktivitas seperti keadaan normal, apa kata dunia?" tutur Nasir Djamil.

"Jangan lagi membuat bingung publik. Rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah. Karena itu kita juga mengharapkan masyarakat membantu pemerintah dengan cara mematuhi aturan dan kebijakan serta imbauan pemerintah secara disiplin dan bertanggungjawab," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya