Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus (Tb) Ace Hasan Syadzily/Repro
Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa diturunkannya syariah oleh Allah SWT memiliki tujuan-tujuan tertentu atau disebut maqashid syariah. Dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19) ini tidak hanya dibutuhkan hifdzun nafs (menjaga jiwa). Namun juga harus diimbangi oleh hifdzul maal (menjaga harta/ekonomi) pada sisi yang lain.
Barangkali, pemerintah tengah mencari solusi dalam rangka mengupayakan hifdzul maal yang juga akan berimplikasi pada hifdzun nafs dalam rangka menyelamatkan jutaan rakyat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus (Tb) Ace Hasan Syadzily saat mengisi diskusi daring bertajuk "Agama dan Kemanusiaan Pasca Covid-19" yang diselenggarakan oleh IKAFAH (Ikatan Alumji Fakultas Adab dan Humaniora) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (16/5).
"Saya kira, mungkin inti yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana di satu sisi kita bisa memprioritaskan tujuan syariat apa yang disebut dengan hifdzun nafs, tetapi di sisi lain kita pun juga harus mencari formula agar Hifdzul Mall untuk menjaga kesinambungan dan ketahanan ekonomi," ujar Tb Ace.
"Nah tentu pemerintah lagi mencari akal (mengantisipasi Covid-19)," imbuhnya.
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini memahami apa yang tengah dan telah menjadi kebijakan pemerintah antara lain untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
Sebab, ditengah ketidakpastian dan keterpurukan ekonomi, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan.
"Kenapa? Karena kalau misalnya situasi ini (Covid-19) terus berjalan, tentu kemampuan negara kita untuk menopang bagi kehidupan masyarakat, terutama ekonomi," tuturnya.
Meskipun, lanjut Tb Ace, pemerintah telah menggelontorkan anggaran belanja triliunan untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, jaring pengaman sosial tersebut juga sumber utama uangnya dari pergerakan ekonomi.
"Pemerintah saya kira juga tidak bisa sepenuhnya bisa menggantungkan diri kepada misalnya ada upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial tentu sumber utamanya adalah dari aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.
"Nah, jadi ini harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana menjadikan hifdzun nafs juga harus diiringi dengan hifdzul maal," tutup politisi Golkar ini.
