Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Kenaikan BPJS Membunuh Rakyat

SABTU, 16 MEI 2020 | 03:17 WIB

"ALANGKAH beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir." -Adolf Hitler-

Kutipan di atas saya ambil bukan karena saya suka dia, justru sebaliknya! Saya adalah orang yang berusaha menjadi pemimpin demokratis dalam setiap amanah kepemimpinan yang saya terima. 2 periode memimpin ormas nasional di Jatim, hingga menjadi Presiden LIRA, saya upayakan menjadi pemimpin dengan nalar memahami kondisi yang dipimpin.

BPJS mau naik lagi. Yang pertama terpikirkan di benak saya, ini benar Presiden Jokowi yang keluarkan Perpres? Atau ada masukan, tekanan dari lingkungan sekitarnya? Kalau iya, naif. Kok bisa beliau memiliki pembisik-pembisik yang demikian di sekitarnya? Ganti saja dengan orang-orang pintar yang baik. Indonesia punya banyak.


MA dan DPR jadi pahlawan, ketika membatalkan kenaikan BPJS terhitung Januari 2020. Pak Jokowi jangan mau jadi penjahat dengan menaikkan kembali. Tapi faktanya BPJS baru menurunkan tarif akhir April 2020. Yang keburu bayar awal april masih tarif lama.

Lalu uang yang terlanjut dibayarkan dari Januari saja belum dikembalikan, BPJS harus malu ngutang ke rakyat. Baru turun sebulan naik lagi? Aib.

Gaji, tunjangan serta bonus direksi BPJS yang lebih dari 200 juta per orang, kalau dikonversi ke BPJS kelas 3 bisa membayar untuk hampir 8.000 orang. Direksi digaji mahal untuk berfikir jalan terbaik, bukan cari cara instan memalak rakyat dengan minta Presiden jadi beking. Kasihan si bapak yang harus menanggung nama jeleknya.

Memang yang naik BPJS kelas 1 dan 2, kelas 3 baru tahun depan. Cobalah bijak, lihat sekitar, orang mana sekarang yang hidupnya jadi senang di masa Covid? Pekerja bawah susah, di-PHK, tidak punya gaji. Pengusahanya jual mobil untuk bayar gaji, berusaha kasih bonus untuk THR meski sedikit, sampai tutup usaha karena bangkrut.

Kita sedang dalam masa susah tingkat nasional pak. Bapak-bapak di atas harus lebih peka. BPJS tidak dinaikkan tidak akan membuat bangkrut negara. Kenapa bisa? Anda bayangkan, kalau semua pengguna BPJS migrasi ke kelas 3 yang beum naik tarif, otomatis penghasilan BPJS menurun, kira-kira bangkrutkah mereka?

Orang pakai BPJS kelas berapa pun, yang membedakan hanya kamar. Tindakan dan lain-lain haknya sama. Harusnya direksi BPJS berfikir, daripada semua turun kelas, penghasilan berkurang, lebih baik tetap harga, hasil tetap. Karena BPJS sistemnya saling bantu untuk menyembuhkan rakyat. Kalau dinaikan niat suci itu akan jadi pembunuhan.

Semua orang sedang tidak punya uang hari ini. Yang punya pun akan berhemat, karena tidak tahu sampai kapan musibah internasional ini akan berlalu. ASN dan pegawai pemerintah saja yang masih tetap hidupnya, tapi pun banyak yang mengeluh tidak ada penghasilan tambahan karena program tidak jalan.

Seseran mereka yang bisa mendukung hidup stabil tiap bulan, kalau tidak mereka harus tetap hemat. Itu pegawai pemerintah, bagaimana dengan swasta-swasta yang hidup sulit dan dirumahkan?

Mari bapak-bapak dipakai nuraninya. Kalau mau menaikkan BPJS, jangan di kala rakyat sekarat. Berikan proyeksi, buat prediksi, H-1 tahun sebelumnya. Agar rakyat bersiap menguatkan daya bayarnya. Naiknya pun bertahap, maksimal 20% per dua tahun mengikuti kenaikan penghasilan. Hampir 100% kenaikan namanya pembunuhan!

Rakyat kecil tidak mampu berucap cakap membela diri. Mereka hanya bisa teriak ketika sakit. Kalau pun tidak didengar hanya bisa diam sampai menutup mata. Kita yang disekolahkan hingga pintar harus cerdas membaca perasaan rakyat.

Mohon bapak Presiden, batalkan kenaikan BPJS. Agar bapak dikenal harum, selayaknya idola bapak, Presiden Soekarno.

Bapak pasti bisa.

Ollies Datau
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya