Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Kenaikan BPJS Membunuh Rakyat

SABTU, 16 MEI 2020 | 03:17 WIB

"ALANGKAH beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir." -Adolf Hitler-

Kutipan di atas saya ambil bukan karena saya suka dia, justru sebaliknya! Saya adalah orang yang berusaha menjadi pemimpin demokratis dalam setiap amanah kepemimpinan yang saya terima. 2 periode memimpin ormas nasional di Jatim, hingga menjadi Presiden LIRA, saya upayakan menjadi pemimpin dengan nalar memahami kondisi yang dipimpin.

BPJS mau naik lagi. Yang pertama terpikirkan di benak saya, ini benar Presiden Jokowi yang keluarkan Perpres? Atau ada masukan, tekanan dari lingkungan sekitarnya? Kalau iya, naif. Kok bisa beliau memiliki pembisik-pembisik yang demikian di sekitarnya? Ganti saja dengan orang-orang pintar yang baik. Indonesia punya banyak.


MA dan DPR jadi pahlawan, ketika membatalkan kenaikan BPJS terhitung Januari 2020. Pak Jokowi jangan mau jadi penjahat dengan menaikkan kembali. Tapi faktanya BPJS baru menurunkan tarif akhir April 2020. Yang keburu bayar awal april masih tarif lama.

Lalu uang yang terlanjut dibayarkan dari Januari saja belum dikembalikan, BPJS harus malu ngutang ke rakyat. Baru turun sebulan naik lagi? Aib.

Gaji, tunjangan serta bonus direksi BPJS yang lebih dari 200 juta per orang, kalau dikonversi ke BPJS kelas 3 bisa membayar untuk hampir 8.000 orang. Direksi digaji mahal untuk berfikir jalan terbaik, bukan cari cara instan memalak rakyat dengan minta Presiden jadi beking. Kasihan si bapak yang harus menanggung nama jeleknya.

Memang yang naik BPJS kelas 1 dan 2, kelas 3 baru tahun depan. Cobalah bijak, lihat sekitar, orang mana sekarang yang hidupnya jadi senang di masa Covid? Pekerja bawah susah, di-PHK, tidak punya gaji. Pengusahanya jual mobil untuk bayar gaji, berusaha kasih bonus untuk THR meski sedikit, sampai tutup usaha karena bangkrut.

Kita sedang dalam masa susah tingkat nasional pak. Bapak-bapak di atas harus lebih peka. BPJS tidak dinaikkan tidak akan membuat bangkrut negara. Kenapa bisa? Anda bayangkan, kalau semua pengguna BPJS migrasi ke kelas 3 yang beum naik tarif, otomatis penghasilan BPJS menurun, kira-kira bangkrutkah mereka?

Orang pakai BPJS kelas berapa pun, yang membedakan hanya kamar. Tindakan dan lain-lain haknya sama. Harusnya direksi BPJS berfikir, daripada semua turun kelas, penghasilan berkurang, lebih baik tetap harga, hasil tetap. Karena BPJS sistemnya saling bantu untuk menyembuhkan rakyat. Kalau dinaikan niat suci itu akan jadi pembunuhan.

Semua orang sedang tidak punya uang hari ini. Yang punya pun akan berhemat, karena tidak tahu sampai kapan musibah internasional ini akan berlalu. ASN dan pegawai pemerintah saja yang masih tetap hidupnya, tapi pun banyak yang mengeluh tidak ada penghasilan tambahan karena program tidak jalan.

Seseran mereka yang bisa mendukung hidup stabil tiap bulan, kalau tidak mereka harus tetap hemat. Itu pegawai pemerintah, bagaimana dengan swasta-swasta yang hidup sulit dan dirumahkan?

Mari bapak-bapak dipakai nuraninya. Kalau mau menaikkan BPJS, jangan di kala rakyat sekarat. Berikan proyeksi, buat prediksi, H-1 tahun sebelumnya. Agar rakyat bersiap menguatkan daya bayarnya. Naiknya pun bertahap, maksimal 20% per dua tahun mengikuti kenaikan penghasilan. Hampir 100% kenaikan namanya pembunuhan!

Rakyat kecil tidak mampu berucap cakap membela diri. Mereka hanya bisa teriak ketika sakit. Kalau pun tidak didengar hanya bisa diam sampai menutup mata. Kita yang disekolahkan hingga pintar harus cerdas membaca perasaan rakyat.

Mohon bapak Presiden, batalkan kenaikan BPJS. Agar bapak dikenal harum, selayaknya idola bapak, Presiden Soekarno.

Bapak pasti bisa.

Ollies Datau
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya