Berita

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat/Net

Politik

Mirah Sumirat: BPJS Naik Sama Saja Pemerintah Mempermainkan MA!

SABTU, 16 MEI 2020 | 02:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi keprihatinan tersendiri bagi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia).

Setidaknya, ada dua poin yang membuat kcewa dalam kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tersebut.

“Pertama, pemerintah terkesan mempermainkan putusan Mahkamah Agung (MA) yamg telah membatalkan Perpres 75/2019 tentang Perubahan Perpres No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).


Dalam putusannya, kata Mirah, MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibuat oleh pemerintah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Kesehatan.

“Putusan MA ini membuat Perpres 75/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan presiden harus melaksanakan putusan MA dengan menerbitkan Perpres baru yang seharusnya mengembalikan besaran iuran seperti sebelum dinaikkan,” bebernya.

Namun kali ini, menurutnya, Presiden justru menerbitkan Perpres 64/2020 yang isinya kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Bedanya, besaran iuran dalam Perpres 64/2020 ini jika dibandingkan dengan Prepres 75/2019 yang dibatalkan MA, hanya selisih Rp 10.000.

“Presiden seperti terkesan ingin mempermainkan putusan MA. Pembatalan Perpres 75/2019 itu karena MA menilai Perpres itu bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Baginya, kenaikan BPJS Kesehatan sama saja Presiden sengaja membuat peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan 3 UU lain. Padahal mandat dan sumpah presiden adalah melaksanakan amanat UUD 1945.

Hal kedua yang membuatnya kecewa adalah Perpres 64/2020 diterbitkan di tengah wabah pandemik Covid 19. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak peka dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang terdampak wabah.

“Jutaan pekerja telah diputus hubungan kerjanya. Jutaan pekerja juga dirumahkan tanpa mendapatkan upah. Akibatnya daya beli masyarakat saat ini turun sampai titik terendah. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang cukup besar ini ujungnya mempersulit rakyat mengakses fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 64/2020.

“Amanat UUD 1945 harus menjadi rujukan utama bagi Presiden dalam mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan bebani rakyat yang sedang hidup sulit dan laksanakan amanat UUD 1945 demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya