Mengaku Kesulitan, Pemerintah Lebih Memilih Duplikasi Data Dibanding Ada Yang Tak Kebagian Bansos

Distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak virus corona baru atau Covid-19 memiliki persoalan di ranah pendataan penerima.

Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengakui, pihaknya kesulitan untuk mendapatkan data penerima bansoa secara tepat sasaran.

"Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah dengan banyaknya program perlindungan sosial. Kalau kita ketahui, memang masih ada kelemahan-kelemahan, misalnya targetnya tidak tepat sasaran dan juga duplikasi," ucap Askolani dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/5).

Namun begitu, Askolani menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pendataan penerima bansos.

"Semua tantangan dan kondisi yang dihadapi pemerintah terus diperbaiki dari pengalokasian dan dana perlindungan sosial masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, pemerintah akan tetap memastikan masyarakat yang terdampak Covid-19 mendapatkan program-program bansos, yang disusun dalam bentuk jaring pengaman sosial atau social safty net.

Oleh karena itu, Askolani menyebutkan pemerintah lebih memilih adanya duplikasi data, ketimbang ada masyarakat yang tidak kebagian bansos yang sudah dialokasikan, khususnya untuk penaganan ekonomi atas dampak Covid-19.

"Pemerintah berpendapat bahwa lebih baik kita mengarahkan untuk terjadi duplikasi (data) daripada masyarakat yang harusnya mendapatkan tidak mendapatkan," ujarnya.  

"Kelemahan yang dihadapi di pemberian tahapan awal terus diperbaiki dengan memperbaiki data-data penerima bantuan sosial. Kolaborasi dari daerah ke pusat menjadi kunci untuk memperbaiki ini," demikian Askolani.