Berita

Ilustrai logo PDIP/Net

Politik

Kritik PDIP Hanya Dianggap Settingan, Saiful Anam: Kalau Memang Pro Rakyat Buktikan Jangan Hanya Koar-koar Di Media

JUMAT, 15 MEI 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan maupun penolakan yang disampaikan Kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai hanya sebuah kamuflase ataupun settingan belaka.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya kritikan yang keluar dari mulut anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning yang ditujukan kepada Jokowi.

Saiful, mengatakan bahwa ia tidak kaget mendengar kritikan yang datang dari PDIP terhadap petugas partainya yang menjadi Presiden.


"Ini sudah lama terdengar. Banyak spekulasi yang menyatakan demikian. Terkait BPJS dan Perppu Corona banyak juga kader PDIP yang tidak sejalan. Tapi kan pada akhirnya ada tangan Megawati sebagai pengambil keputusan akhir," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Saiful pun semakin meyakini keretakan partai koalisi Jokowi akan mulai retak pada tahun ke empat pemerintahan Jokowi.

"Memang keretakan antar partai koalisi saya perkirakan akan mulai retak di tahun keempat pemerintahan Jokowi. Untuk apa mendukung Jokowi karena ia tidak mungkin bisa dimajukan lagi sebagai Presiden. Tentu parpol akan berfikir taktis untuk mendukung calon yang bisa dijual di Pilpres 2024," jelas Saiful.

Sehingga, Saiful pun melihat adanya agenda settingan politik dari kader PDIP yang kerap kali semakin menunjukkan penolakan atas kebijakan Jokowi

"Tapi saya melihat langkah yang diambil kader PDIP terkait penolakan kenaikan BPJS, bisa saja sebuah kamuflase saja, buktinya ada sebagian kader PDIP yang tidak setuju Perppu Corona tapi akhirnya diam seribu bahasa. Bisa jadi ini sebuah settingan, namun tidak menutup kemungkinan ini merupakan simbol keretakan Istana dengan Imam Bonjol," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful meminta agar kader PDIP benar-benar menunjukkan pro terhadap wong cilik dan tidak hanya koar-koar di media.

"Kalau memang pro rakyat buktikan dong, dengan minimal mengajukan interpelasi. Jangan hanya koar-koar di media. Anda punya hak kok yang dilindungi UU. Ini pada akhirnya ada ditangan Megawati bagaimana langkah yang akan diambilnya. Tentu kader yang kontra sekalipun akan mampu diredam oleh Megawati," pungkas Saiful.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya