Berita

Ilustrai logo PDIP/Net

Politik

Kritik PDIP Hanya Dianggap Settingan, Saiful Anam: Kalau Memang Pro Rakyat Buktikan Jangan Hanya Koar-koar Di Media

JUMAT, 15 MEI 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan maupun penolakan yang disampaikan Kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai hanya sebuah kamuflase ataupun settingan belaka.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya kritikan yang keluar dari mulut anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning yang ditujukan kepada Jokowi.

Saiful, mengatakan bahwa ia tidak kaget mendengar kritikan yang datang dari PDIP terhadap petugas partainya yang menjadi Presiden.


"Ini sudah lama terdengar. Banyak spekulasi yang menyatakan demikian. Terkait BPJS dan Perppu Corona banyak juga kader PDIP yang tidak sejalan. Tapi kan pada akhirnya ada tangan Megawati sebagai pengambil keputusan akhir," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Saiful pun semakin meyakini keretakan partai koalisi Jokowi akan mulai retak pada tahun ke empat pemerintahan Jokowi.

"Memang keretakan antar partai koalisi saya perkirakan akan mulai retak di tahun keempat pemerintahan Jokowi. Untuk apa mendukung Jokowi karena ia tidak mungkin bisa dimajukan lagi sebagai Presiden. Tentu parpol akan berfikir taktis untuk mendukung calon yang bisa dijual di Pilpres 2024," jelas Saiful.

Sehingga, Saiful pun melihat adanya agenda settingan politik dari kader PDIP yang kerap kali semakin menunjukkan penolakan atas kebijakan Jokowi

"Tapi saya melihat langkah yang diambil kader PDIP terkait penolakan kenaikan BPJS, bisa saja sebuah kamuflase saja, buktinya ada sebagian kader PDIP yang tidak setuju Perppu Corona tapi akhirnya diam seribu bahasa. Bisa jadi ini sebuah settingan, namun tidak menutup kemungkinan ini merupakan simbol keretakan Istana dengan Imam Bonjol," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful meminta agar kader PDIP benar-benar menunjukkan pro terhadap wong cilik dan tidak hanya koar-koar di media.

"Kalau memang pro rakyat buktikan dong, dengan minimal mengajukan interpelasi. Jangan hanya koar-koar di media. Anda punya hak kok yang dilindungi UU. Ini pada akhirnya ada ditangan Megawati bagaimana langkah yang akan diambilnya. Tentu kader yang kontra sekalipun akan mampu diredam oleh Megawati," pungkas Saiful.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya