Berita

Ilustrai logo PDIP/Net

Politik

Kritik PDIP Hanya Dianggap Settingan, Saiful Anam: Kalau Memang Pro Rakyat Buktikan Jangan Hanya Koar-koar Di Media

JUMAT, 15 MEI 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan maupun penolakan yang disampaikan Kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai hanya sebuah kamuflase ataupun settingan belaka.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi adanya kritikan yang keluar dari mulut anak buahnya Megawati Soekarnoputri, Ribka Tjiptaning yang ditujukan kepada Jokowi.

Saiful, mengatakan bahwa ia tidak kaget mendengar kritikan yang datang dari PDIP terhadap petugas partainya yang menjadi Presiden.

"Ini sudah lama terdengar. Banyak spekulasi yang menyatakan demikian. Terkait BPJS dan Perppu Corona banyak juga kader PDIP yang tidak sejalan. Tapi kan pada akhirnya ada tangan Megawati sebagai pengambil keputusan akhir," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Saiful pun semakin meyakini keretakan partai koalisi Jokowi akan mulai retak pada tahun ke empat pemerintahan Jokowi.

"Memang keretakan antar partai koalisi saya perkirakan akan mulai retak di tahun keempat pemerintahan Jokowi. Untuk apa mendukung Jokowi karena ia tidak mungkin bisa dimajukan lagi sebagai Presiden. Tentu parpol akan berfikir taktis untuk mendukung calon yang bisa dijual di Pilpres 2024," jelas Saiful.

Sehingga, Saiful pun melihat adanya agenda settingan politik dari kader PDIP yang kerap kali semakin menunjukkan penolakan atas kebijakan Jokowi

"Tapi saya melihat langkah yang diambil kader PDIP terkait penolakan kenaikan BPJS, bisa saja sebuah kamuflase saja, buktinya ada sebagian kader PDIP yang tidak setuju Perppu Corona tapi akhirnya diam seribu bahasa. Bisa jadi ini sebuah settingan, namun tidak menutup kemungkinan ini merupakan simbol keretakan Istana dengan Imam Bonjol," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful meminta agar kader PDIP benar-benar menunjukkan pro terhadap wong cilik dan tidak hanya koar-koar di media.

"Kalau memang pro rakyat buktikan dong, dengan minimal mengajukan interpelasi. Jangan hanya koar-koar di media. Anda punya hak kok yang dilindungi UU. Ini pada akhirnya ada ditangan Megawati bagaimana langkah yang akan diambilnya. Tentu kader yang kontra sekalipun akan mampu diredam oleh Megawati," pungkas Saiful.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya