Meski PSBB Dilonggarkan, Pemberlakuan Sanksi Secara Tegas Diperlukan

Rencana pelonggaran atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan diimbangi dengan pemberlakuan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Pemerintah, misalnya, dapat memberlakukan sanksi tegas bagi warga yang keluar rumah tapi abai dengan norma kesehatan," ujar Pengamat Politik dari Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Beberapa protokol kesehatan yang patut dilakukan masyarakat untuk mencegah oenularan virus corona baru atau Covid-19 ialah menjaga jarak 1-2 meter, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.

Semua hal itu, menurut Sirojudin, harus mulai dibiasakan oleh masyarakat. Pemerintah pun harus berperan untuk bisa membudayakan gaya hidup tersebut.

"Perubahan gaya hidup itu adalah bentuk adaptasi masyarakat pada situasi dan kondisi yang baru. Yakni kondisi hidup yang berdampingan dengan resiko penularan virus Covid-19," terang Sirojudin.

Adaptasi pola hidup bersih, lanjut Sirojudin, juga menuntut warga untuk bertanggungjawab menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain disekitarnya. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pemberlakuan sanksi.

"Pemerintah perlu memperkuat konsistensi perubahan peilaku masyarakat selama proses adaptasi ini. Sejalan dengan relaksasi di aspek aktivitas pekerjaan, pemerintah juga memperketat norma gaya hidup sehat masyarakat," pungkasnya.