Berita

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengapresiasi kebijakan OJK yang meringankan nasabah terdampak Covid-19 /istimewa

Politik

Beri Keringan Bagi Nasabah Terdampak Pandemik Covid-19, OJK Dapat Apresiasi Wakil Ketua DPRD DKI

JUMAT, 15 MEI 2020 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meringankan nasabah terdampak Covid-19 agar tidak mengalami masalah kredit macet. Kebijakan OJK ini diharapkan juga diikuti pihak perbankan.

Hal ini, menurut Suhaimi, sejalan dengan stimulus berupa relaksasi restrukturisasi seperti dimuat dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

“Dalam kondisi darurat Covid-19 ini, iklim ekonomi mengalami pelemahan ekstrim, penghasilan masyarakat mengalami penurunan drastis. Maka kebijakan tersebut menggembirakan dan meringankan beban masyarakat,” ujar Suhaimi saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, OJK sudah mengeluarkan kebijakan kemudahan kepada perbankan untuk memberikan keringanan, restrukturisasi pinjaman atau penundaan cicilan kepada nasabah, masyarakat, dan aparatur sipil negara, hingga kondisi stabil.

“Hal ini penting untuk ditindaklanjuti oleh semua perbankan, khususnya di DKI Jakarta. Agar meringankan beban masyarakat dan adanya tekanan yang bertubi-tubi menimpa masyarakat di masa sulit seperti ini,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya