Berita

Muhammad Nabil Haroen/RMOL

Politik

Luhut Ngotot Butuh TKA China, Gus Nabil PDIP: Jangan Tersandera Investasi, Pikirkan Ratusan Ribu TKI Yang Pulang Kampung

KAMIS, 14 MEI 2020 | 15:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan pernyataan bahwa Indonesia memerlukan tenaga kerja asing (TKA) asal China pada bulan Juli mendatang untuk sejumlah perusahaan tambang.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Nabil Haroen menyampaikan bahwa hadirnya para pekerja asing di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks profesional dan juga terkait kesepakatan politik ekonomi dengan investor.

“Pernyataan Pak Menteri Luhut B Panjaitan, harus dilihat dalam konteks itu. Jadi, harus dicek ulang apakah kedatangan 500 pekerja asing dari China itu sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan atau tidak. Logikanya, surat perijinan sudah selesai baru orangnya masuk. Ini kan ada yang tidak tepat,” ujar Gus Nabil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/5).


Politisi dari PDI Perjuangan ini menilai gagasan untuk mendatangkan pekerja asing asal Cina di tengah pandemik Covid-19 tentu bukanlah hal yang bijak dilakukan pemerintah.

“Seluruh dunia sedang berjuang untuk melawan pandemik Covid-19 dengan segala kekuatan masing-masing. Jadi, pemerintah harus fokus pada penanganan Covid-19, baru setelah reda berpikir percepatan pembangunan ekonomi,” katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini berharap, pemerintah tidak terbelenggu oleh utang negara lain dengan tumbal mengesampingkan pekerja Indonesia dan memberikan kepada pekerja asing.

“Pemerintah jangan sampai tersandera investasi/utang hingga terpaksa memakai tenaga asing. Kita harus ketat pada prosedur pekerja di negeri ini. Apalagi, pasca pandemik Covid-19, ada ratusan ribu TKI yang pulang kampung. Pemerintah harus memprioritaskan solusi atas nasib mereka, dengan bantuan pangan, peningkatan skill dan akses pekerjaan,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya