Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono/Net

Politik

Waketum Gerindra: Kalau Kangmas Jokowi Benar Pro Rakyat, Mohon Perpres Kenaikan Iuran BPJS Ditarik Dulu

KAMIS, 14 MEI 2020 | 12:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penerbitan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan terus menuai kritik dari masyarakat. Penerbitan aturan yang akan menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan itu dianggap tidak tepat lantaran rakyat sedang dirundung krisis akibat wabah virus corona.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai kebijakan Presiden Joko Widodo ini konyol. Sebab, rakyat yang kini menderita akan semakin terbebani dan tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di negara ini.

“Saya hampir enggak habis pikir, di mana rasa kemanusiaan Kangmas Joko Widodo? Rakyat ekonominya lagi mengarah menuju kemelaratan nasional, kok malah naikan iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya bertanya-tanya pada redaksi, Kamis (14/5).


Seharusnya, Jokowi lebih paham dengan derita yang dialami rakyat, terlebih beberapa waktu lalu mantan walikota Solo itu sempat blusukan ke lorong kecil untuk memberi bantuan sembako.

Aksi berbagi sembako harus bisa dimaknai bahwa rakyat sedang kesulitan membeli sembako, apalagi harus membayar iuran BPJS Kesehatan yang tarifnya naik.

“Catat ya pembagian sembako oleh pemerintah di masa pandemik Covid-19 ini banyak dibagikan di masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang bayar iuran loh,” sambung ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.

Dia berharap Joko Widodo segera sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kemudian, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut bisa menarik perpres dan memanfaatkan pembiayaan BPJS dengan menggunakan dana dari Perppu Corona yang telah disahkan DPR.

“Kalau memang Kangmas itu sadar dan memang benar-benar pro rakyat, mohon tarik sementara perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” harapnya.

“Jangan salahkan rakyat makin sebel dan kesal sama kangmas. Saya sudah ingatkan lho ya,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya