Berita

Ketua Umum Himapol Indonesia, Alif Fathurrahman, kecewa dengan putusan pemerintahan Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan/Istimewa

Politik

BPJS Naik Di Tengah Pandemik, Himapol Indonesia: Pemerintah Tidak Punya Rasa Kemanusiaan

KAMIS, 14 MEI 2020 | 09:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Joko Widodo yang secara mendadak menaikkan premi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemik Covid-19, menunjukkan Pemerintah telah kehilangan rasa kemanusiaannya.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia, Alif Fathurrahman.

"Ini (kenaikan iuran BPJS Kesehatan) menunjukan bahwa tidak adanya rasa kemanusiaan. Orang sudah banyak dirumahkan oleh perusahaannya, lalu dipaksa untuk membayar iuran BPJS (lebih tinggi)," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/5).


Alif melanjutkan, pemerintah saat ini seakan menutup mata dengan kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan terlihat presiden hanya fokus  melindungi aspek ekonomi ketimbang nyawa rakyatnya.

"Kita sudah disuguhkan dengan kebijakan yang 'setengah-setengah' oleh presiden. Mulai dari penetapan PSBB, pendistribusian bantuan dari pemerintah yang semrawut. Dan sekarang ada kenaikan iuran BPJS di tengah situasi yang sangat sulit ini," kritik Alif.

Untuk itu dirinya dengan tegas meminta pemerintah harus lebih serius lagi menangani Covid-19 dan mengesampingkan urusan ekonomi.

"Ayo tolonglah, pemerintah lebih serius lagi menangani Covid-19 dulu. Kan lebih cepat musibah ini membaik, lebih cepat juga perbaikan dari segi ekonomi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya