Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

Krisis Ekonomi 2020 Lebih Parah Dibanding 1998, Begini Penjelasan Menko Airlangga

KAMIS, 14 MEI 2020 | 07:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020 akibat pandemik Covid-19 lebih parah ketimbang krisis yang terjadi di tahun 1998 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengurai bahwa banyak guncangan dahsyat yang terjadi di tahun 2020. Memang, sambungnya, guncangan sama-sama terjadi di sektor finansial, salah satunya nilai tukar mata uang.

“Sehingga tentu orang bangun tidur utang naik dua kali. Nah itu saja yang terjadi tahun 1998," ujar Menko Airlangga dalam dialog bersama TVRI Nasional, Rabu malam (13/5).


Namun pada tahun 1998, sambungnya, episentrum guncangan ekonomi hanya dirasakan di beberapa negara saja. Khususnya hanya di negara-negara ASEAN, sementara negara lain tidak terdampak.

Artinya, ekspor komuditas masih bisa berjalan, sehingga waktu itu sektor agriculture diuntungkan dan UMKM," jelasnya.

Namun saat ini, kata Airlangga, episentrumnya terjadi di 210 negara. Sehingga ekspor tidak bisa berjalan dengan baik, harga komuditas turun drastis, dan UMKM terkena dampak negatif pertama dengan adanya aturan dan kebijakan untuk memotong mata rantai Covid-19.

"Dengan adanya pengetatan untuk memotong mata rantai kesehatan, maka sektor komersil berhenti, sektor pariwisata berhenti, sehingga kalau kita lihat seluruh sektor ada yang paling berat pariwisata perhotelan 70 persen," bebernya.

Ketua umum Partai Golkar ini menyampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu berdampak negatif parah dan diprediksi Indonesia merupakan satu dari tiga negara yang masih diambang positif dalam laju pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia diprediksi satu dari tiga negara yang positif, yaitu Indonesia, China, dan india. Pertumbuhannya masih positif dibandingkan yang lain. Nah dalam pertumbuhan kemarin kuartal pertama kita masih positif di 2,97persen," tambahnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya