Berita

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Dukung Stimulus Alkes Dalam Negeri, Kepala BKPM: Masak Tempat Tidur Aja Harus Impor

KAMIS, 14 MEI 2020 | 01:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Stimulus alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 sangat diperlukan. Hal ini sejurus dengan arahan Presiden Joko Widodo agar memprioritaskan produksi alat kesehatan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengisi diskusi daring bertajuk "Investasi Di Masa Pandemi", Rabu (13/5).

"Saya setuju dengan stimulus alat kesehatan," ujarnya.


Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah merumuskan stimulus kesehatan bersama Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Rencananya, beberapa bulan kedepan sudah mulai dijalankan stimulus pada sektor kesehatan.  

"Salah satu fokus yang kami lakukan adalah bagaimana mendatangkan investasi khusus di bidang alat kesehatan. Baik dari dalam maupun luar negeri," kata Bahlil.

"Nah ini sekarang BKPM lagi menyusun. Karena calon-calon investornya sudah mulai ada," imbuhnya.

Sebab, lanjut dia, sejauh ini alat kesehatan dalam negeri kerap didapatkan dari hasil impor. Padahal seharusnya, alat kesehatan bisa diproduksi di dalam negeri untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.  

"Masak tempat tidur aja harus beli dari impor. Masa bikin infuse aja impor lama-lama negara kita negara impor kan," katanya.  

Lebih jauh, ia menyatakan bahwa salah satu faktor kenapa alat kesehatan dalam negeri hampir 90 persen hasil impor. Padahal seharusnya 40 atau 50 persen bisa diproduksi di dalam negeri

"Karena memang pasar kita lebih suka membeli barang-barang impor," tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya