Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Program kartu prakerja milik pemerintah semula dirancang untuk pendidikan reskilling, dan retraining agar masyarakat bisa masuk ke era digital.
Namun, impian itu kandas lantaran adanya musibah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia di awal Maret silam.
Begitu yang dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara TVRI Nasional bertemakan Stimulus Pemulihan Paska Covid-19, Rabu (13/5).
"Karena adanya pandemik Covid-19, programnya diubah sehingga ini
first line of defense PHK. Oleh karena itu, jenis pelatihannya diubah jadi yang tadinya untuk digitalisasi diturunkan menjadi bisa sesuai dengan mereka yang pekerja harian lepas, pengemudi ojol, sehingga dilakukan pelatihan yang sederhana," ujar Airlangga.
Dalam prosesnya, kata Airlangga, kartu prakerja bisa dijadikan jaring pengaman ekonomi untuk mereka yang terkena dampak Covid-19 dengan cara mandiri.
"Mandiri itu masing-masing mengisi sendiri, di situ kita punya
waitlist data satu berdasarkan persyaratannya. Yakni dia tidak sedang berekolah, dites dengan data dakodik di diknas," jelasnya.
Selain itu, masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah juga tidak bisa mengikuti program kartu prakerja. Mereka akan dicek oleh pemerintah melalui kode NIK dan juga DTKS.
"Dan juga di dalam proses itu ada
face recognition, jadi ada selfie sehingga ada beberapa layer, yang membuat dia qualified mendapatkan kartu prakerja," terangnya.
"Dari kartu prakerja itu mereka memilih jenis pelatihan, ada gratis ada yang berbayar. Yang gratis ada di sisnaker ada pelatihan kelautan perhubungan dan sebagainya. Sedangkan yang berbayar Rp 100ribu, Rp 75 ribu sampai Rp 300-400 ribu," tandasnya.
