Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta/Net

Politik

Kebijakan Pemerintah Semakin Membingungkan, Tidak Jelas Siapa Komandonya

RABU, 13 MEI 2020 | 12:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah memberikan kelonggaran aktivitas selama darurat wabah Covid-19 kepada warga yang berusia 45 tahun ke bawah berisiko tinggi.

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta bahkan tidak habis pikir dengan apa yang ada dibenak Presiden Joko Widodo dan jajaran hingga tercetus rencana tersebut.

"Saya tidak habis pikir, apa yang ada dibenak Pak Presiden dan jajarannya. Mengapa selalu keluar statemen yang membuat bingung masyarakat,” geramnya kepada wartawan, Rabu (13/5).


Kebijakan pemerintah yang membingungkan itu, kata Sukamta, kebijakan pemerintah yang di awal telah memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi masyarakat dan juga moda transportasi.

Tapi kemudian aturan itu seperti dilanggar sendiri. Sebab beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD engeluarkan wacana relaksasi PSBB untuk menguatkan laju perekonomian yang mulai melemah.

“Kemudian disusul statemen Menteri Perhubungan membuka kembali operasional moda transportasi. Masih belum selesai kebingungan masyarakat, Ketua Gugus Tugas sampaikan rencana longgarkan aktivitas bagi warga usia dibawah 45 tahun,” urainya.

Sukamta juga menyoroti statemen pelonggaran PSBB yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang meminta pembantunya agar tidak tergesa-gesa atau berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

Menurutnya, pernyataan itu semakin membingungkan dan semakin tidak jelas siapa yang jadi komando tertinggi dalam situasi krisis seperti ini.

“Ini semakin memperkuat dugaan pemerintah hingga hari ini tidak punya konsep untuk tangani Covid-19, tidak punya kriteria terhadap situasi yang dihadapi, tidak punya tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya