Berita

Para pekerja di ibukota/Net

Politik

Kalau Tidak Disiplin, Kebijakan Berusia Di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja Akan Timbul Masalah Baru

RABU, 13 MEI 2020 | 10:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pemerintah dengan memberikan kesempatan usia di bawah 45 tahun tetap bekerja di luar rumah saat pandemik Covid-19, bisa saja tidak efektif karena akan menimbulkan masalah baru.

Namun sisi lain, kebijakan pemerintah tersebut bisa juga efektif jika semua pihak saling menjaga disiplin.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (13/5).


"Kelonggaran PSBB tersebut bisa efektif dan bisa juga tidak. Bisa efektif, jika semua masyarakat berdisiplin diri dengan protokol kesehatan. Namun jika banyak yang melanggar disiplin, maka yang terjadi adalah masalah baru," ujar Ujang Komarudin.

Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai kebijakan yang diambil pemerintah itu antara lain memiliki tujuan untuk memperbaiki roda ekonomi yang macet.

"Mungkin karena ekonomi macet. Kantor tidak beraktivitas. Perusahaan juga enggak bergerak. Maka pemerintah memilih kebijakan membolehkan masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun boleh kerja," kata Ujang Komarudin.

Pemerintah, lanjut Ujang, beranggapan bahwa usia di bawah 45 merupakan usia masih produktif dari fisik dan etos kerja. Karena itu pemerintah mengantisipasi roda ekonomi yang macet dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Tujuannya bisa saja untuk mengantisipasi agar roda ekonomi bisa bergerak. Kalau semua masyarakat di rumah semua, ekonomi rakyat juga tidak jalan," tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya