Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah/Repro
Seiring disahkannya Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik virus corona baru (Covid-19) oleh DPR RI pada Rapat Paripurna, Selasa (12/5). Secara otomatis Perppu tersebut menjadi UU.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam sambutannya menyatakan, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani telah berkomitmen untuk mengupayakan penanganan Covid-19.
Mulai dari menghormati hak budgetting DPR hingga mencegah moral hazard dalam implementasi UU tersebut nantinya.
"Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menyampaikan komitmen pemerintah untuk tetap menghormati hak budgeting DPR RI. Oleh karena itu pemerintah tetap akan mengajukan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 yang akan diawali dengan penyampaian kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021," kata Said Abdullah, di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (12/5).
"Pemerintah juga menyampaikan komitmen yang tinggi Perppu 1/2020 dengan itikad baik, mencegah moral mazard dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan," imbuhnya menegaskan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan semua anggota dewan lintas fraksi untuk mengesahkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 itu untuk disahkan.
"Apakah perlu saya ulang pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi?," ucap Puan Maharani.
"Setujuuuu," jawab anggota dewan yang hadir secara fisik di Ruang Paripurna.
"Setuju yah? Setuju untuk menjadi UU," demikian Puan Maharani mengetuk palu sidang tanda disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU.
Sekadar, Perppu ini disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR. Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, menyetujui dan menerima RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1/2020.
Hanya fraksi PKS yang menolak RUU tentang penetapan Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 itu.
