Berita

Adi Prayitno/Net

Politik

Sama-sama Timbulkan PHK, Tapi Kalau Lockdown Pasti Lebih Dahsyat

SELASA, 12 MEI 2020 | 12:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah telah memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menangani pandemik Covid-19 dibandingkan melakukan karantina wilayah atau lockdown.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pemerintah tidak memilih lockdown lantaran akan sangat merugikan ekonomi ke depan, termasuk menciptakan banyak pengangguran.

Senada dengan Menko Luhut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, opsi lockdown memang akan lebih berdampak kepada lumpuhnya perekonomian karena roda ekonomi tidak berputar.


"Karena alasan itulah PSBB jadi pilihan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).

Adi melanjutkan, sesungguhnya baik lockdown ataupun PSBB, keduanya pasti akan mengakibatkan banyaknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun PHK yang terjadi saat PSBB diyakini tidak sedahsyat jika menerapkan lockdown.

"Suka tak suka, corona merupakan bencana kemanusiaan yang tak pernah diinginkan siapapun. Pasti sangat berdampak terhadap ekonomi. Meski tak mudah, ekonomi masih bisa recovery. Tetapi nyawa manusia tak ada gantinya," jelas Direktur Eksekutif Parameter Politik itu.

Untuk itu, dirinya menegaskan yang penting dilakukan saat ini adalah ketegasan menerapkan aturan yang sudah ada.

"Itu saja yang mesti dilakukan ke depan. Konsisten tegakkan aturan," pungkas Adi Prayitno.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya