Berita

Adi Prayitno/Net

Politik

Sama-sama Timbulkan PHK, Tapi Kalau Lockdown Pasti Lebih Dahsyat

SELASA, 12 MEI 2020 | 12:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah telah memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menangani pandemik Covid-19 dibandingkan melakukan karantina wilayah atau lockdown.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pemerintah tidak memilih lockdown lantaran akan sangat merugikan ekonomi ke depan, termasuk menciptakan banyak pengangguran.

Senada dengan Menko Luhut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, opsi lockdown memang akan lebih berdampak kepada lumpuhnya perekonomian karena roda ekonomi tidak berputar.


"Karena alasan itulah PSBB jadi pilihan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).

Adi melanjutkan, sesungguhnya baik lockdown ataupun PSBB, keduanya pasti akan mengakibatkan banyaknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun PHK yang terjadi saat PSBB diyakini tidak sedahsyat jika menerapkan lockdown.

"Suka tak suka, corona merupakan bencana kemanusiaan yang tak pernah diinginkan siapapun. Pasti sangat berdampak terhadap ekonomi. Meski tak mudah, ekonomi masih bisa recovery. Tetapi nyawa manusia tak ada gantinya," jelas Direktur Eksekutif Parameter Politik itu.

Untuk itu, dirinya menegaskan yang penting dilakukan saat ini adalah ketegasan menerapkan aturan yang sudah ada.

"Itu saja yang mesti dilakukan ke depan. Konsisten tegakkan aturan," pungkas Adi Prayitno.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya