Berita

Din Syamsuddin/Net

Politik

Diterpa Isu Miring Dan Bullying Karena Tolak Perppu Corona, Din Syamsuddin: Sudah Kami Antisipasi

SELASA, 12 MEI 2020 | 05:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) tidak akan gentar memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menolak Perppu 1/2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19.

Dewan Pengarah KMPK, Prof Din Syamsuddin mengaku pernah mendapatkan semacam tekanan seperti bullying lantaran memperjuangkan penolakan Perppu Corona.

Meski begitu, Din menegaskan, tidak akan mempengaruhi apalagi melemahkan gerakan konstitusional yang tengah ditempuhnya bersama sejumlah tokoh bangsa dan elemen masyarakat lainnya itu.


"Kami sudah mengantisipasi tuduhan demikian. Bahkan sudah muncul termasuk bullying terhadap saya sendiri. Tapi bagi kita, selagi kita meyakini kebenaran, tidak akan pengaruh," tegasnya saat jumpa pers secara daring, Senin malam (11/5).

"Justru karena kita semua sedang berjibaku untuk menanggulangi Covid-19," imbuhnya menegaskan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, dengan adanya Perppu 1/2020 yang disebut-sebut memfokuskan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19 itu justru bertolakbelakang dengan latarbelakang diterbitkannya Perppu tersebut.

"Fokusnya bukan isu kesehatan, tetapi isu keuangan, isu anggaran dan mengotak-atik. Justru yang akan mendapatkan manfaat dari Perppu bukan rakyat yang terkena Covid-19, baik yang terinfeksi maupun yang terdampak secara ekonomi. Tapi justru konglomerat, perusahaan-perusahaan, dunia usaha yang besar. Maka ini sungguh ini menyakiti hati rakyat," sesalnya.

"Karena itu sebaiknya kita tersinggung terungkit karena ditengah kita menanggulangi Covid-19 tapi pemerintah justru tidak peduli," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya