Bagi Demokrat, Tak Etis Bahas RUU Minerba Di Tengah Pandemik Covid-19

Sebanyak sembilan fraksi di Komisi VII telah memberikan pandangannya terhadap Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) 4/2009. Satu dari sembilan fraksi tersebut menolak melanjutkan pembahasan RUU ini di tengah pandemik virus corona atau Covid-19, yakni Demokrat.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo menilai, tak etis jika menyetujui draf RUU 4/2009 tersebut di tengah pandemik Covid-19. Menurut dia, seharusnya DPR dan pemerintah membahas tentang penanganan virus ini yang juga masuk dalam tugas Komisi VII.

"Mempertimbangkan kondisi saat ini, di saat negara genting dan masyarakat menderita akibat Covid-19, rasanya kurang tepat apabila DPR RI mebahas hal-hal lain di luar kaitannya dengan penanganan Covid-19," katanya dalam rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian ESDM secara virtual, Senin (11/5).

Sartono mengatakan, sejak awal Demokrat tak setuju adanya pembahasan RUU Minerba di tengah musibah Covid-19.

"PD sejak awal konsisten untuk tidak ikut serta dalam pembahasan karena pandemi ini ini butuh perhatian ekstra. Jadi, kita fokus bantu rakyat karena banyak kurang sana-sini dalam penanganan," katanya.

Sartono mengatakan, seharusnya pemerintah lebih fokus menangani pemberian bantuan ke masyarakat seperti di sektor listrik, harga BBM, dan penyaluran LPG di wilayah yang benar-benar terdampak Covid-19. Bukan justru melanjutkan pembahasan RUU ini, apalagi RUU ini menuai kritik publik.