Berita

Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan/Net

Politik

Djohermansyah: Indonesia, Negara Kesatuan Rasa Federal

SENIN, 11 MEI 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pandemik Covid-19 telah menjadi bencana nasional. Untuk itu pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani pandemik ini.

Demikian yang disampaikan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan mengangkat tema 'Perspektif daerah dan pusat dalam penanggulangan Covid-19: Evaluasi dan efektivitas.

"Sebagai negara kesatuan, sumber kekuasaan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Namun yang terjadi justru kita, negara kesatuan tapi rasa federal," ujarnya, Senin (11/5).


NKRI rasa federal dirasakan ketika pemimpin daerah bertanggung jawab kepada masyarakatnya dalam mengatasi pandemik Covid-19. Padahal mengenai Covid-19, pemerintah pusat lah yang paling bertanggung jawab.

"Seharusnya kewenangan penanganan Covid-19 sepenuhnya di tangan pusat. Pemerintah daerah hanyalah sebagai perpanjangan tangan," katanya.

Dalam kondisi gawat darurat seperti ini, posisi kepala daerah mempunyai tugas sebagai kepala pemerintahan daerah dan wakil pemerintah pusat. Sementara presiden sebagai kepala pemerintahan yang memegang urusan pemerintahan umum, dibantu menteri dan lembaga terkait.

"Jadi Menko yang enggak punya kapasitas jangan ikutan bicara. Tanggung jawab besar di pusat, jangan terbalik-balik. Kok (sekarang) jadi daerah yang seolah jadi penanggung jawab," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya