Berita

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio/Net

Politik

Cekcok Pemerintah Pusat Dan DKI Cuma Bikin Rakyat Ragu Pada Pemimpin

SENIN, 11 MEI 2020 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sangat wajar jika DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling disorot selama pandemik Covid-19 mewabah di Indonesia. Selain menjadi ibukota, alasan lainnya karena Jakarta telah menjadi epicentrum Covid-19.

Demikian yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/5).

Karena alasan tersebut, tidak bisa dipungkiri, publik pun mulai membandingkan kinerja yang dilakukan Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat. Keduanya pun terkesan tampak saling sikut-sikutan dan kerap kali bersebrangan.


"Menurut saya polemik yang terjadi itu seharusnya ada di belakang layar. Tidak perlu muncul ke permukaan. Kenapa? Ya karena jadi kacau balau kelihatannya," ungkap Hendri Satrio, Senin (11/5).

"Yang akhirnya muncul akhirnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Terhadap pemimpinnya. Karena mereka terlihat sekali tidak kompak," sambung pria yang karib disapa Hensat ini.

Salah satu persoalan yang saat ini menjadi polemik adalah terkait bantuan sosial (Bansos). Founder lembaga survei Kedaikopi itu mempersilakan baik pusat maupun daerah jika ingin melakukan pencitraan dengan bansos. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah kerja-kerja nyata.

"Kalau mau melakukan pencitraan dengan bansos ya silakan saja. Dilakukan sebanyak-banyaknya itu akan lebih baik buat rakyat. Tetapi kerjanya juga diperbanyak," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya