Polarisasi Pempus Vs Anies Baswedan Jadi Pemanasan Menuju 2024

RMOL. Perbedaan cara pandang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pandemik Covid-19 tanpa disadari telah menimbulkan polarisasi.

Hal yang paling menjadi sorotan tentu saja polarisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ada kesan sejumlah menteri Presiden Joko Widodo seperti sedang mengeroyok dan menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran mengatakan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi tidak terhindarkan antara elite pusat dengan Gubernur Anies Baswedan

"Polarisasi terjadi karena ketiadaan desain besar dalam penanganan kasus pandemik Covid-19, sehingga semua kutub kekuasaan menjalankan kebijakannya masing-masing," ucap Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/5).

Hal tersebut pun memicu terjadinya gesekan kebijakan, baik secara horizontal yakni antarkementerian dan lembaga, serta secara vertikal antarsusunan pemerintahan. Yaitu pemerintah pusat dengan pemprov DKI.

Andi melanjutkan, Gubernur Anies saat ini dianggap sebagai ‘musuh bersama’ oleh elite pusat dalam isu Covid-19.

"Semua itu tidak lain karena kebijakan Anies terlalu laju meninggalkan para elite di atasnya yang sebagian daripadanya baru ‘bangun tidur’," imbuhnya.

Lanjut Andi Yusran, polarisasi Pemerintahan Pusat versus Anies Baswedan muncul sebagai bagian dari ‘pemanasan’ menuju Pilpres 2024.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemik Covid-19 ini menjadi ‘blessing in disguise’ bagi Anies yang terlihat leading dalam menangani pandemik Covid-19," pungkasnya.