Keuangan negara ambruk dihantam wabah Covid-19. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo didesak Badan Anggaran DPR RI untuk segera mencetak uang atau printing money guna menyelamatkan perekonomian nasional.
Ekonom senior Indef Dradjad H. Wibowo menguraikan, Gubernur BI harus mempertimbangkan usulan badan anggaran tersebut lantaran pasar surat utang negara semakin tidak kondusif.
“Obligasi negara dengan tenor 10 tahun makin tertekan. Bahasa gampangnya, sumur utang semakin kering,†ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/5).
Selain itu, kata Dradjad, penerimaan pajak negara jeblok. Pemerintah pun kesulitan mencari sumber uang. Terlebih hampir di seluruh dunia mengalami krisis ekonomi yang sama akibat dampak negatif sentimen wabah Covid-19.
“Pajak jeblok, sumur utang mengering, lari lah ke BI. BI harus membeli obligasi dari Kemenkeu. Istilahnya, monetisasi defisit. Ini ongkos ekonominya bisa mahal sekali. Itu pun BI hanya sanggup maksimal Rp 125 triliun,†katanya.
Pemerintah memiliki dana abadi yang dinilai Dewan Kehormatan PAN ini tidak cukup untuk menjadi stimulus ekonomi pasca Covid-19 berlalu.
“Setelah itu, dana abadi pemerintah pun diambil. Itu juga tidak cukup. Ambil lagi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan
private placement dari BUMN, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), LPS. Apakah cukup? Bisa jadi belum,†jelasnya.
Dradjad mengatakan kondisi ekonomi saat ini, total pembiayaan utang negara dipatok naik empat kali lipat dari Rp 352 triliun menjadi Rp 1.440 triliun.
“Itu pun dengan basis hitungan “stimulus†Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, meskipun tambahan belanja negara hanya Rp 73,34 triliun. Jika mengikuti hitungan Kadin, di mana kebutuhan stimulusnya mencapai Rp 1 600 triliun, jelas “sumur uang†nya tidak cukup,†tutupnya.
