Berita

Bank Indonesia/Net

Politik

BI Didesak Cetak Uang, Dradjad Wibowo: Obligasi Tertekan, Sumur Utang Semakin Kering

SENIN, 11 MEI 2020 | 01:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keuangan negara ambruk dihantam wabah Covid-19. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo didesak Badan Anggaran DPR RI untuk segera mencetak uang atau printing money guna menyelamatkan perekonomian nasional.

Ekonom senior Indef Dradjad H. Wibowo menguraikan, Gubernur BI harus mempertimbangkan usulan badan anggaran tersebut lantaran pasar surat utang negara semakin tidak kondusif.

“Obligasi negara dengan tenor 10 tahun makin tertekan. Bahasa gampangnya, sumur utang semakin kering,” ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/5).


Selain itu, kata Dradjad, penerimaan pajak negara jeblok. Pemerintah pun kesulitan mencari sumber uang. Terlebih hampir di seluruh dunia mengalami krisis ekonomi yang sama akibat dampak negatif sentimen wabah Covid-19.

“Pajak jeblok, sumur utang mengering, lari lah ke BI. BI harus membeli obligasi dari Kemenkeu. Istilahnya, monetisasi defisit. Ini ongkos ekonominya bisa mahal sekali. Itu pun BI hanya sanggup maksimal Rp 125 triliun,” katanya.

Pemerintah memiliki dana abadi yang dinilai Dewan Kehormatan PAN ini tidak cukup untuk menjadi stimulus ekonomi pasca Covid-19 berlalu.

“Setelah itu, dana abadi pemerintah pun diambil. Itu juga tidak cukup. Ambil lagi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan private placement dari BUMN, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), LPS. Apakah cukup? Bisa jadi belum,” jelasnya.

Dradjad mengatakan kondisi ekonomi saat ini, total pembiayaan utang negara dipatok naik empat kali lipat dari Rp 352 triliun menjadi Rp 1.440 triliun.

“Itu pun dengan basis hitungan “stimulus” Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, meskipun tambahan belanja negara hanya Rp 73,34 triliun. Jika mengikuti hitungan Kadin, di mana kebutuhan stimulusnya mencapai Rp 1 600 triliun, jelas “sumur uang” nya tidak cukup,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya