Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Covid-19 Tidak Perlu Dilawan, Untuk Kebangkitan Ekonomi Ajaran Bung Karno Harus Dijalankan

MINGGU, 10 MEI 2020 | 22:17 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Virus corona baru atau Covid-19 hanya bisa dilawan dan dikalahkan bila vaksin anti-Covid-19 sudah ditemukan. Selama vaksi itu belum ditemukan, ajakan Presiden Joko Widodo agar kita “berdamai” dengan Covid-19 adalah yang paling realistis.

“Dengan kita disiplin, saling mengerti, saling damai dan saling kasih sayang sesama anak bangsa, juga bersatu antara pengusaha, buruh dan pemerintah seia sekata untuk bangkitkan ekonomi, tidak butuh waktu lama ekonomi kita segera bangkit,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi beberapa saat lalu.

Ia berpesan agar Presiden Jokowi menjalankan politik Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.


Apabila ajaran Bung Karno itu dijalankan, sambung Arief Poyuono, maka pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2020 akan berkisar antara -2,7 sampai 0 tidak akan terjadi.

Dia menyebut Sri Mulyani tidak memahami ajaran Bung Karno. Jalan keluar yang disarankan Sri Mulyani selalu bertentangan dengan ajaran Tri Sakti.

Misalnya, Sri Mulyani sempat ingin menerbitkan surat berharga negara (SBN) sepanjang Mei hingga Desember 2020 sebesar Rp 697,3 triliun.

“Kalau ini yang dilakukan bukannya bangkit malah amblas sekalian ekonomi kita nantinya dan makin berat beban utang kita. Akibatnya pajak dan suku bunga serta inflasi akan tinggi terus, akibat bayar utang yang tidak pernah lunas dan jumlah utang yang tidak turun-turun,” jelas Arief Poyuono.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi dengan lembaga donor untuk menjadwalkan pembayaran utang di masa sulit ini.

“Apalagi utang sebanyak Rp 697,3 triliun hanya untuk bayar utang yang jatuh tempo Rp 433,4 triliun tahun ini. Padahal utang itu bisa tidak kita bayar dulu atau kita minta di-reschedule pembayaran akibat Covid-19,” demikian Arief Poyuono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya