Gubernur Babel, Erzaldi Rosman terima masukan KNPI/Net
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung didesak untuk melonggarkan peraturan di sektor pertambangan, sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat.
Ketua DPD KNPI Babel, Muhammad Irham mengatakan, kondisi perekonomian di Babel dengan data laju pertumbuhan ekonomi hanya 1,35 persen (yoy) pada triwulan pertama tahun 2020, serta pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -7,91 pada kuartal yang sama.
Padahal, kata Irham, sektor ini menjadi penyumbang dan penyokong utama perekonomian Babel selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya.
Namun sayangnya, banyak perusahaan-perusahaan tambang/eksportir komoditas timah terhenti beroperasi lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Peraturan Menteri ESDM.
"Kami ingin Pak Gubernur (Erzaldi Rosman) menyuarakan kepada pemerintah pusat, agar dapat segera memberikan stimulus ekonomi berupa relaksasi atau pelonggaran Peraturan Menteri ESDM terkait persyaratan RKAB," ujar Irham, Sabtu (9/5).
Sementara itu, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Babel, Hasyim Ashari menyesali kebijakan Pemprov Babel yang menerbitkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) hanya kepada lima perusahaan tambang besar untuk beroperasi.
Keputusan tersebut sangat melukai hati warga. Apalagi di tengah pandemik Covid-19 saat ini.
"Tentu kebijakan ini tidak adil dan patut dipertanyakan. Harusnya pemprov membuka semua jangan hanya lima perusahaan tersebut," tegas Hasyim.
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mengakui perekonomian di Babel terus menurun secara drastis ditambah dengan adanya pandemik. Untuk itu, dia berjanji akan menerima masukan terkait pengaturan kebijakan pada sektor pertambangan yang menjadi andalan perekonimian daerah.
"Kami akan pelajari dulu, karena ada beberapa kewenangan yang berkaitan dengan pemerintah pusat juga, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi," ujar dia.
Erzaldi Rosman juga meminta desakan-desakan seperti yang disampaikan oleh KNPI juga diarahkan kepada anggota DPR RI untuk ikut mendesak dan bersama-sama mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi.
"Saya pikir dengan adanya kebijakan relaksasi ekonomi akan sangat membantu kita kedepan," tutupnya.
