Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net
Kebijakan pemberian izin operasi seluruh moda transportasi oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dinilai tidak efektif meski dengan sejumlah pengecualian serta protokol kesehatan yang ketat sekalipun.
Demikian ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (8/5).
"Ini belum tentu efektif diterapkan ya. Meskipun di dalam aturan katanya yang dibolehkan beroperasi itu adalah angkutan logistik dan juga transportasi para pejabat, tetapi menurut saya, itu belum tentu bisa diaplikasikan dengan baik," kata Saleh Daulay.
Alasan pemerintah yang hanya mengoperasikan angkutan logistik dinilai aneh. Sebab menurutnya, tak mungkin seluruh moda transportasi massal dioperasikan untuk logistik.
"Pesawat yang tadinya adalah pesawat terbang komersil untuk mengangkat penumpang, kemudian sekarang diperuntukkan hanya untuk membawa barang, ya tentu itu tidak sesuai dengan prinsip dasar operasional mereka," ujarnya.
"Biasanya kan kalau pesawat komersil seperti itu ada penumpang, kemudian ada barangnya, tentu dengan proporsi dan ukuran-ukuran tertentu," imbuhnya.
Bila Kemenhub beralasan pengoperasian moda transportasi hanya untuk keperluan pengiriman logistik, sebaiknya tidak mengizinkan seluruh transportasi beroperasi.
"Karena apa? Karena kalau pesawat atau pun transportasi yang mengangkut logistik itu ya boleh saja beroperasi. Enggak perlu ada aturan seperti ini. Bisa jadi nanti katanya membawa logistik tetapi juga membawa penumpang. Saya khawatir nanti ini akan sulit untuk dilakukan pengawasan," tandasnya.
