Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketua ProDEM: Untuk Apa Sibuk PSBB Kalau Harus Berdamai Dengan Corona?

JUMAT, 08 MEI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 memantik emosi masyarakat.

Pasalnya alih-alih berusaha, pemerintah justru seperti pasrah dengan wabah yang telah menjadi pandemik global tersebut.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan mempertanyakan sejumlah kebijakan yang telah diambil. Seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah membuat umat Islam tidak bisa mudik di hari lebaran.


“Jadi untuk apa sibuk PSBB jika harus hidup berdamai dengan virus corona? Untuk apa memutus rantai penyebaran, lakukan tes, dan segala tetek bengek untuk mencegah Covid-19?” ujarnya bertanya-tanya kepada redaksi, Jumat (8/5).

“Tunggu saja vaksin ditemukan,” sambung ketua DPP Partai Gerindra itu.

Iwan Sumule menduga bahwa pemerintah memang menghendaki penyelesaian wabah Covid-19 dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Kondisi ini tercipta jika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.

Kekebalan didapat melalui vaksinasi atau bisa juga mengandalkan kekebalan alami oleh orang-orang yang berhasil sembuh.

“Sejatinya “herd immunity" yang diinginkan,” ujarnya menduga.

Dia lantas menyinggung mengenai pernyataan pemerintah yang masih mencla-mencle. Bahkan tak jarang pernyataan yang keluar selalu kontraproduktif dibanding pernyataan sebelumnya.

Tak ayal, Iwan Sumule pun menyindir bahwa PSBB yang ketat lebih cocok dilakukan kepada para pejabat negara, bukan ke rakyat.

“Sebab pejabat negara, yang selalu buat kontroversial dan pernyataan kontraproduktif di masa pandemik ini. Iya nggak sih?” sindirnya mengakhiri.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya